URGENSI GELAR PERKARA TERHADAP KASUS
NO.182/Pid.Sus/2019/PN Tpg YANG DIPUTUS BERSALAH DI
PENGADILAN NEGERI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Yayan Eddi, Saputra
Ayu, Efritadewi
Heni, Widiyani
Ayu, Efritadewi
Heni, Widiyani
Subject
345.05 Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Datestamp
2021-12-14 07:17:59
Abstract :
Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan suatu peristiwa tindak pidana tersebut. Pasal 66 ayat (2) Perkapolri 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan ditentukan melalui gelar perkara. Meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, namun terkait gelar perkara dapat diketahui melalui Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyelidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Kasus dengan nomor putusan NO.182/Pid.Sus/2019/PN Tpg merupakan sebuah kasus yang diputus bersalah di Pengadilan Negeri, namun diputus bebas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gelar perkara di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan gelar perkara pada tahap penyelidikan di Pengadilan Negeri, namun pada penyelenggaraan gelar perkara tersebut terdapat kekurangan-kekurangan yang menyertai penyelenggaraan gelar perkara tersebut
Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan suatu peristiwa tindak pidana tersebut. Pasal 66 ayat (2) Perkapolri 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan ditentukan melalui gelar perkara. Meskipun tidak secara jelas diatur dalam KUHAP, namun terkait gelar perkara dapat diketahui melalui Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dimana salah satu wewenang penyidik adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyelidikan. Gelar perkara juga diatur lebih jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dalam pasal 15 menentukan bahwa gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Kasus dengan nomor putusan NO.182/Pid.Sus/2019/PN Tpg merupakan sebuah kasus yang diputus bersalah di Pengadilan Negeri, namun diputus bebas di Pengadilan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya gelar perkara di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan gelar perkara pada tahap penyelidikan di Pengadilan Negeri, namun pada penyelenggaraan gelar perkara tersebut terdapat kekurangan-kekurangan yang menyertai penyelenggaraan gelar perkara tersebut
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
