COLLABORATIVE GOVERNANCE PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN
TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Marta Delima, Lumbanbatu
Edison, Edison
Okparizan, Okparizan
Edison, Edison
Okparizan, Okparizan
Subject
303.33. Kontrol Sosial
Datestamp
2021-12-23 03:54:41
Abstract :
Collaborative Governance dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah public dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Collaborative Governance dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Toapaya dalam upaya penanggulangan keakaran hutan dan lahan di Kecamatan Toapaya. Permasalahan tingginya angka kebakaran hutan dan lahan, tidak mampu ditangani oleh satu lembaga saja, sehingga pemerintah melakukan kolaborasi untuk upaya penanganannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai tahapan Collaborative Governance yang di kemukakan oleh Morse dan Stephens (2012) yaitu penilaian, inisiasi, pertimbangan dan implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Toapaya dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data bersumber dari studi pustaka, obsevasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan mreduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Toapaya belum berjalan secara optimal. Adapun dari segi tahap inisiasi belum terpenuhi baik sumber daya manusia yang memadai, sarana prasarana. Dari segi tahap pertimbangan belum berjalan dengan baik karena tidak adanya aturan dasar yang dibentuk dalam melakukan kerjasama antar stakeholders. Tahap implementasi belum berjalan dengan baik, terlihat dari proses penanggulangan masih pada proses pemadaman sedangkan pencegahan dan perbaikan belum optimal dilakukan dikarenakan belum adanya aturan dasar yang disepakati. Peneliti menyipulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum optimal berjalan masih pada tahap koordinasi. Terkait dengan hal tersebut, memberi saran agar masing-masing stakeholders memaksimalkan perannya dan lebih mengedepankan kolaborasi dengan dibuatnya aturan dasar atau peraturan perundangan guna untuk melandasi kolaborasi yang ingin dijalankan
Collaborative Governance dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah public dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Collaborative Governance dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Toapaya dalam upaya penanggulangan keakaran hutan dan lahan di Kecamatan Toapaya. Permasalahan tingginya angka kebakaran hutan dan lahan, tidak mampu ditangani oleh satu lembaga saja, sehingga pemerintah melakukan kolaborasi untuk upaya penanganannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai tahapan Collaborative Governance yang di kemukakan oleh Morse dan Stephens (2012) yaitu penilaian, inisiasi, pertimbangan dan implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Toapaya dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data bersumber dari studi pustaka, obsevasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan mreduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Toapaya belum berjalan secara optimal. Adapun dari segi tahap inisiasi belum terpenuhi baik sumber daya manusia yang memadai, sarana prasarana. Dari segi tahap pertimbangan belum berjalan dengan baik karena tidak adanya aturan dasar yang dibentuk dalam melakukan kerjasama antar stakeholders. Tahap implementasi belum berjalan dengan baik, terlihat dari proses penanggulangan masih pada proses pemadaman sedangkan pencegahan dan perbaikan belum optimal dilakukan dikarenakan belum adanya aturan dasar yang disepakati. Peneliti menyipulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum optimal berjalan masih pada tahap koordinasi. Terkait dengan hal tersebut, memberi saran agar masing-masing stakeholders memaksimalkan perannya dan lebih mengedepankan kolaborasi dengan dibuatnya aturan dasar atau peraturan perundangan guna untuk melandasi kolaborasi yang ingin dijalankan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
