ANALISIS PENERAPAN SISTEM E - GOVERNMENT
PADA REALISASI PAJAK PENGHASILAN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
DI KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Puja Lestari, Sitopu
Edison, Edison
Okparizan, Okparizan
Edison, Edison
Okparizan, Okparizan
Subject
336.2 Taxes and Taxation/Pajak dan Perpajakan
Datestamp
2021-12-23 04:50:48
Abstract :
Pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Direktorat Jendral Pajak tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Dimana untuk penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat dilaksanakan melalui media elektronik yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh mana langkah KPP Pratama Tanjungpinang secara kelembagaan dalam rangka kesiapan pengimplementasian sistem layanan berbasis e-Government. Penelitian ini menggunakan Teori Richardus Eko Indrajit (2005) tentang indikator penerapan e?Government, yaitu: Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interfaces, Capital dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Kondisi dari terselenggaranya e-Government di KPP Pratama Tanjungpinang dapat dikatakan cukup baik secara Pengembangan Aplikasi, ketersediaan Infrastruktur, Perangkat Hukum, Kanal Akses dan Kemampuan Keuangan (Anggaran). Meskipun ada yang harus diperbaharui dan ditingkatkan lagi seperti pengoperasian aplikasi yang sering error (server down) dan perlu update tampilan website agar mudah dipahami. Pemenuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Tanjungpinang Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem pelayanan dan kurangnya kegiatan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik secara elektronik. Kesimpulannya adalah pelaksanaan penerapan e- Government di KPP Pratama Tanjungpinang belum berjalan dengan optimal khusus masih banyak terdapat kendala dan kekurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Tanjungpinang.Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam Implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus peneliti memakai 6 indikator dari teori Van Meter Van Horn. Hasil dari penelitian ini dilihat dari dimensiStandar sasaran /Ukuran Kebijakan belum optimal. Dilihat dari dimensi sumber daya Manusia maupun dari segi sarana dan prasarana belum memadai.Dilihat dari dimensi Karakteristik Organisasi Pelakasana Peran Implementor yang belum memahami peran Dilihat dari dimensi Sikap Para Pelaksana, Para Implementor menerima dengan adanya kebijakan Pendidikan Inklusif. Dilihat dari dimensi Komunikasi Antar Organisasi belum optimal, karena kurangnya sosialisasi pendidikan inklusif di masyarakat. Dilihat dari dimensi pengaruh lingkungan ekonomi social dan politik belum optimal dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh Pelaksana kebijakan kepada Masyarakat.Kesimpulan bahwa Kebijakan Pendidikan Inklusif belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaan tersebut masih banyak terdapat kekurangan
Pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan Direktorat Jendral Pajak tertuang dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Dimana untuk penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat dilaksanakan melalui media elektronik yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini akan menganalisis sejauh mana langkah KPP Pratama Tanjungpinang secara kelembagaan dalam rangka kesiapan pengimplementasian sistem layanan berbasis e-Government. Penelitian ini menggunakan Teori Richardus Eko Indrajit (2005) tentang indikator penerapan e?Government, yaitu: Content Development, Competency Building, Connectivity, Cyber Laws, Citizen Interfaces, Capital dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendukung penelitian ini. Kondisi dari terselenggaranya e-Government di KPP Pratama Tanjungpinang dapat dikatakan cukup baik secara Pengembangan Aplikasi, ketersediaan Infrastruktur, Perangkat Hukum, Kanal Akses dan Kemampuan Keuangan (Anggaran). Meskipun ada yang harus diperbaharui dan ditingkatkan lagi seperti pengoperasian aplikasi yang sering error (server down) dan perlu update tampilan website agar mudah dipahami. Pemenuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Tanjungpinang Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem pelayanan dan kurangnya kegiatan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelayanan publik secara elektronik. Kesimpulannya adalah pelaksanaan penerapan e- Government di KPP Pratama Tanjungpinang belum berjalan dengan optimal khusus masih banyak terdapat kendala dan kekurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Tanjungpinang.Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam Implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus peneliti memakai 6 indikator dari teori Van Meter Van Horn. Hasil dari penelitian ini dilihat dari dimensiStandar sasaran /Ukuran Kebijakan belum optimal. Dilihat dari dimensi sumber daya Manusia maupun dari segi sarana dan prasarana belum memadai.Dilihat dari dimensi Karakteristik Organisasi Pelakasana Peran Implementor yang belum memahami peran Dilihat dari dimensi Sikap Para Pelaksana, Para Implementor menerima dengan adanya kebijakan Pendidikan Inklusif. Dilihat dari dimensi Komunikasi Antar Organisasi belum optimal, karena kurangnya sosialisasi pendidikan inklusif di masyarakat. Dilihat dari dimensi pengaruh lingkungan ekonomi social dan politik belum optimal dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh Pelaksana kebijakan kepada Masyarakat.Kesimpulan bahwa Kebijakan Pendidikan Inklusif belum berjalan dengan optimal karena dalam pelaksanaan tersebut masih banyak terdapat kekurangan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
