Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Melisa Theovani, Damanik
Nur, Aslamaturrahmah Dwi Putri
Novi, Winarti
Subject
363.96 Birth Control, Family Planning/Pengaturan Kelahiran, Pembatasan Kelahiran, Keluarga Berencana, KB
Datestamp
2021-12-28 03:54:56
Abstract :
Tingginya pernikahan dini menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pernikahan dini merupakan sebuah
pernikahan yang belum mencapai pada usia yang di tentukan oleh undang-undang
maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat berbagai faktor yang
melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi sebuah
permasalahan besar ketika tidak ada pencarian penyelesaian masalah yang
didasari dengan data yang akurat dan terpercaya sehingga tepat untuk
menyelesaikan masalah tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Dalam Pengendalian Angka Perkawinan Usia Dini. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan
dokumentasi. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil
wawancara dengan pendekatan teori Implementasu kebijakan menurut Geogre
Erward III yang mengemukakan untuk mengetahui hambatan implemntasi
dipengaruhi oleh komunikasi, sumbar daya, disposisi dan struktur birokrasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi
kebijakan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
dalam pengendalian angka perkawinan usia dini belum berhasil
diimplementasikan secara maksimal dimana hal tersebut dapat dilihat dari
meningkatnya angka pernikahan dini di tanjungpinang. Komunikasi pada aspek
sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik namun pada aspek instensitas
komunikasi belum dilakukan dengan maksimal. Sumber daya meliputi sumber
daya manusia (SDM) implementor jumlahnya tidak proposional dengan cakupan
luas wilayah sasaran program, sedangkan sumber daya finansial juga belum
mendukung dalam membuat program. Disposisi yang dimiliki pegawai BKKBN
cukup baik serta oprasional prosedur yang digunakan oleh para implementor
sangat mudah di pahami