IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
PADA STUDI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19 DI KELURAHAN
SENAYANG KABUPATEN LINGGA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Sapitriana, Sapitriana
Imam, Yudhi Prastya
Handrizal, Handrizal
Imam, Yudhi Prastya
Handrizal, Handrizal
Subject
303.33. Kontrol Sosial
Datestamp
2021-12-28 05:22:28
Abstract :
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada Maret 2020, memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia akibat dari Corona Virus Disease. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan stabilitas keuangan Negara serta menjaga daya jual beli masyarakat dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program JPS pada bantuan BLT Covid-19 dan PKH serta menganalisis factor-faktor mendukung terjadinya permasalahan di Kelurahan Senayang. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan model implementasi Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn memiliki enam indicator yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan social,ekonomi dan politik. Pelaksanaan program belum berjalan dengan baik, dikarenakan sasaran penerima manfaat bantuan tidak tepat sasaran dan tumpang tindih, sikap pelaksana program yang kurang baik, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, pendataan yang dilakukan secara kekeluargaan dan memiliki pengaruh politik dalam pendataan keluarga penerima manfaat (KPM).
Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada Maret 2020, memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia akibat dari Corona Virus Disease. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan stabilitas keuangan Negara serta menjaga daya jual beli masyarakat dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program JPS pada bantuan BLT Covid-19 dan PKH serta menganalisis factor-faktor mendukung terjadinya permasalahan di Kelurahan Senayang. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan model implementasi Donald S.Van Meter dan Carl E. Van Horn memiliki enam indicator yaitu : ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan social,ekonomi dan politik. Pelaksanaan program belum berjalan dengan baik, dikarenakan sasaran penerima manfaat bantuan tidak tepat sasaran dan tumpang tindih, sikap pelaksana program yang kurang baik, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, pendataan yang dilakukan secara kekeluargaan dan memiliki pengaruh politik dalam pendataan keluarga penerima manfaat (KPM).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
