TANTANGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN UNHCR
DALAM MENDEPORTASI PENCARI SUAKA
STATUS FINAL REJECTED
(Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Tia, Sulastri
Oksep, Adhayanto
Desri, Gunawan
Oksep, Adhayanto
Desri, Gunawan
Subject
341 International Law/Hukum Internasional
Datestamp
2022-04-27 04:57:32
Abstract :
Permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang berkembang pada saat ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, sebagai negara transit dan strategis untuk ke negara tujuan. Indonesia adalah negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, akibatnya Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses penentuan status pengungsi. Dalam proses penentuan status pengungsi akan dilakukan oleh United Nations High Commissioners for Refugees (UNHCR), melalui proses tersebut ketika permohonan status untuk mendapatkan perlindungan ditolak, maka pencari suaka akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan banding. akan tetapi untuk mendapatkan status perlindungan tetap ditolak maka kasus akan ditutup yang disebut Assylum Seekers Final rejected. Penelitian ini dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, yang bertujuan untuk mendeskripsikan Tanggung jawab, peran, dan hambatan dalam penanganan pencari suaka status Final Rejected. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kasus ditutup pencari suaka akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dan perubahan status menjadi Deteni. Pemrosesan ke negara asal menjadi tugas Rumah Detensi Imigrasi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pasal 29 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri
Permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang berkembang pada saat ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia, sebagai negara transit dan strategis untuk ke negara tujuan. Indonesia adalah negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951, akibatnya Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses penentuan status pengungsi. Dalam proses penentuan status pengungsi akan dilakukan oleh United Nations High Commissioners for Refugees (UNHCR), melalui proses tersebut ketika permohonan status untuk mendapatkan perlindungan ditolak, maka pencari suaka akan diberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan banding. akan tetapi untuk mendapatkan status perlindungan tetap ditolak maka kasus akan ditutup yang disebut Assylum Seekers Final rejected. Penelitian ini dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, yang bertujuan untuk mendeskripsikan Tanggung jawab, peran, dan hambatan dalam penanganan pencari suaka status Final Rejected. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kasus ditutup pencari suaka akan dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi dan perubahan status menjadi Deteni. Pemrosesan ke negara asal menjadi tugas Rumah Detensi Imigrasi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pasal 29 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
