PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT DALAM
PUTUSAN KASUS KEJAHATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN NOMOR 11 TAHUN 2008 INFORMASI D
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
ERIKA NOVITA, SUHANDY
Oksep, Adhayanto
Ayu, Efritadewi
Oksep, Adhayanto
Ayu, Efritadewi
Subject
342.04 Structure, Powers, Functions of Government/Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah
Datestamp
2022-05-10 03:53:49
Abstract :
Asas lex sistematic spesialis mengenai aturan yang digunakan yaitu aturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus dan dilihat dari kemanfatan juga keadilan dari suatu peraturan undang-undang tersebut. Perkara pidana tersebut telah melanggar dua atau lebih ketentuan pidana khusus , maka Undang-Undang mana yang akan ditetapkan oleh penegak hukum terkait kasus kejahatan pornografi di media sosial ini. berdasarkan sifat asas Lex Systematische Specialiteit, maka Undang-Undang Pornografi lebih memenuhi unsur sifat-sifat dari asas Lex Systematische Specialiteit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh peneliti Undang-Undang Pornografi pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 30 memiliki sifat dari asas lex systematische specialiteit. Sedangkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai penanganan kasus kejahatan Pornografi tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang ini. Berbeda dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang lebih khusus mengatur mengenai media elektronik. Agar hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara akan jauh lebih baik dalam menetapkan sebuah putusan kasus yang mana Undang-Undang yang di kenakan masing-masing memiliki sifat kekhususan.
Asas lex sistematic spesialis mengenai aturan yang digunakan yaitu aturan yang memiliki sifat yang lebih khusus dari yang khusus dan dilihat dari kemanfatan juga keadilan dari suatu peraturan undang-undang tersebut. Perkara pidana tersebut telah melanggar dua atau lebih ketentuan pidana khusus , maka Undang-Undang mana yang akan ditetapkan oleh penegak hukum terkait kasus kejahatan pornografi di media sosial ini. berdasarkan sifat asas Lex Systematische Specialiteit, maka Undang-Undang Pornografi lebih memenuhi unsur sifat-sifat dari asas Lex Systematische Specialiteit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh peneliti Undang-Undang Pornografi pada Pasal 1 Ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 30 memiliki sifat dari asas lex systematische specialiteit. Sedangkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai penanganan kasus kejahatan Pornografi tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang ini. Berbeda dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang lebih khusus mengatur mengenai media elektronik. Agar hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara akan jauh lebih baik dalam menetapkan sebuah putusan kasus yang mana Undang-Undang yang di kenakan masing-masing memiliki sifat kekhususan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
