TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH KEPEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI
DENGAN METODE OPER KREDIT DI BANK TABUNGAN
NEGARA KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Herma, Daryanti
Suryadi, Suryadi
Lia, Nuraini
Suryadi, Suryadi
Lia, Nuraini
Subject
346.08 Banking and Insurance Law/Hukum Bank, Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi
Datestamp
2022-05-10 03:57:47
Abstract :
Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi adalah dukungan fasilitas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat. untuk mengatasi terjadinya wanprestasi (kredit macet) atas suatu Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan cara pengalihan yang dilakukan oleh para pihak. Cara pengalihan mana tentunya menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisa tinjauan yuridis penyelesaian kredit bermasalah kepemilikan rumah bersubsidi dengan metode oper kredit di Bank Tabungan Negara Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asas kebebasan berkontrak dan Asas pacta sunt servanda. Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan. dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penyelesaian kredit bermasalah kepemilikan rumah bersubsidi dengan metode oper kredit di Bank Tabungan Negara Kota Tanjungpinang dengan sepengetahuan pihak bank adalah sah selama kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Oper kredit kepemilikan rumah bersubsidi di bawah tangan dari segi legalitas hukum tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum karena rumah bersubsidi merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank, sehingga Bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti kerugian pembatalan atas jual beli rumah KPR oleh debitur lama yang dilakukan di bawah tangan dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.
Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi adalah dukungan fasilitas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat. untuk mengatasi terjadinya wanprestasi (kredit macet) atas suatu Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan cara pengalihan yang dilakukan oleh para pihak. Cara pengalihan mana tentunya menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk analisa tinjauan yuridis penyelesaian kredit bermasalah kepemilikan rumah bersubsidi dengan metode oper kredit di Bank Tabungan Negara Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asas kebebasan berkontrak dan Asas pacta sunt servanda. Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan digunakan. dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penyelesaian kredit bermasalah kepemilikan rumah bersubsidi dengan metode oper kredit di Bank Tabungan Negara Kota Tanjungpinang dengan sepengetahuan pihak bank adalah sah selama kedua belah pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Oper kredit kepemilikan rumah bersubsidi di bawah tangan dari segi legalitas hukum tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum karena rumah bersubsidi merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank, sehingga Bank dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti kerugian pembatalan atas jual beli rumah KPR oleh debitur lama yang dilakukan di bawah tangan dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
