ANALISIS PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PULAU TAHFIDZ DI KELURAHAN PENYENGAT
KOTA TANJUNGPINANG 2018
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
NURELISA, NURELISA
Kustiawan, Kustiawan
Nazaki, Nazaki
Kustiawan, Kustiawan
Nazaki, Nazaki
Subject
371.04 Alternative Schools/Sekolah Alternatif
Datestamp
2022-05-13 06:27:36
Abstract :
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Implementasi dari pasal tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan : jalur pendidikan terdiri atas pendidkan formal, pendidikan non formal dan pendidikan in formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pulau penyegat yang dijadikan sebagai pulau tahfidz juga merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan non-formal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Al-Qur?an. Dengan didukung oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atas inisiatif yayasan Pusat Al-Qur?an Indonesia Pulau Penyegat dijadikan sebagai pulau tahfidz qur?an. Kondisi saat ini pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, sedangkan perhatian pada pendidikan non formal sangat terbatas. Pada penelitian ini peneliti ingin fokus untuk meneliti faktor penghambat pemerintah kota Tanjungpinang dalam dalam melakukan pembinaan pada lembaga pendidikan non- formal pulau tahfidz di kelurahan Penyengat tujuannya yakni ingin mengetahui apa saja yang menjadi alasan dan kendala pemerintah sehingga pendidikan non formal seperti pulau tahfiz kurang mendapatkan perhatian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif melalui perolehan data secara observasi, wawancara dan perolehan data-data sekunder berupa bukubuku, stuktur organisasi, dan beberapa literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian agama kota Tanjungpinang terhambat untuk melakukan pembinaan.
Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Implementasi dari pasal tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan : jalur pendidikan terdiri atas pendidkan formal, pendidikan non formal dan pendidikan in formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pulau penyegat yang dijadikan sebagai pulau tahfidz juga merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan non-formal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Al-Qur?an. Dengan didukung oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atas inisiatif yayasan Pusat Al-Qur?an Indonesia Pulau Penyegat dijadikan sebagai pulau tahfidz qur?an. Kondisi saat ini pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, sedangkan perhatian pada pendidikan non formal sangat terbatas. Pada penelitian ini peneliti ingin fokus untuk meneliti faktor penghambat pemerintah kota Tanjungpinang dalam dalam melakukan pembinaan pada lembaga pendidikan non- formal pulau tahfidz di kelurahan Penyengat tujuannya yakni ingin mengetahui apa saja yang menjadi alasan dan kendala pemerintah sehingga pendidikan non formal seperti pulau tahfiz kurang mendapatkan perhatian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif melalui perolehan data secara observasi, wawancara dan perolehan data-data sekunder berupa bukubuku, stuktur organisasi, dan beberapa literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian agama kota Tanjungpinang terhambat untuk melakukan pembinaan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
