STRATEGI PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Samsuddin, Samsuddin
Handrizal, Handrizal
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Handrizal, Handrizal
Yudhanto, Satyagraha Adiputra
Subject
352.14 Local Administration, Provinces/Administrasi Lokal, Provinsi
Datestamp
2022-05-13 06:58:51
Abstract :
Pedagang Kaki Lima (PKL) kota Tanjungpinang menggelar barang dagangannya pada tempat yang sudah dilarang pemerintah kota Tanjungpinang berdasarkan dengan peraturan daerah (Perda) pemerintah kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Terdapat 139 pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin lokasi untuk berdagang diantaranya di trotoar dan taman kota. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari dan mengetahui strategi pemerintah kota Tanjungpinang dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Tanjungpinang berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dengan metode yaitu deskriptif kualitatif serta menggunakan alat dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Andrew dalam Aristo Christian Langi (2019) yang membahas mengenai Tahapan perumusan, Tahapan pemutusan, Tahapan pelaksanaan dan Tahapan penilaian. Adapun hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai strategi pemerintah kota Tanjungpinang dalam menertibkan pedagang kaki lima ialah belum berjalan denga baik. Di karenakan masih banyaknya pedagang yang meggelar barang dagangannya di wilayah yang sudah di larang dan tidak tepatnya strategi pemerintah. Selain itu, pemerintah belum berhasil memberikan solusi terhadap penerapan peraturan tersebut dengan memenhui kebutuhan PKL di Tanjungpinang. Adapun kebutuhan yang belum terpenuhi ialah tersedianya lapangan atau lokasi yang mendukung bagi PKL.
Pedagang Kaki Lima (PKL) kota Tanjungpinang menggelar barang dagangannya pada tempat yang sudah dilarang pemerintah kota Tanjungpinang berdasarkan dengan peraturan daerah (Perda) pemerintah kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Terdapat 139 pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin lokasi untuk berdagang diantaranya di trotoar dan taman kota. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mempelajari dan mengetahui strategi pemerintah kota Tanjungpinang dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota Tanjungpinang berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dengan metode yaitu deskriptif kualitatif serta menggunakan alat dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Andrew dalam Aristo Christian Langi (2019) yang membahas mengenai Tahapan perumusan, Tahapan pemutusan, Tahapan pelaksanaan dan Tahapan penilaian. Adapun hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai strategi pemerintah kota Tanjungpinang dalam menertibkan pedagang kaki lima ialah belum berjalan denga baik. Di karenakan masih banyaknya pedagang yang meggelar barang dagangannya di wilayah yang sudah di larang dan tidak tepatnya strategi pemerintah. Selain itu, pemerintah belum berhasil memberikan solusi terhadap penerapan peraturan tersebut dengan memenhui kebutuhan PKL di Tanjungpinang. Adapun kebutuhan yang belum terpenuhi ialah tersedianya lapangan atau lokasi yang mendukung bagi PKL.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
