Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk
akaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahu
2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (studi kasus Pulau
Kundur Kabupaten Karimun)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
DESY, LESTARY
Agus, Hendrayady
Edison, Edison
Agus, Hendrayady
Edison, Edison
Subject
364.1 Criminal Offenses/Tindakan Kriminal, Kejahatan
Datestamp
2022-05-17 01:57:13
Abstract :
Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas berdasarkan peraturan menteri Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas (studi kasus Pulau Kundur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistematika pengawasan pemerintah terhadap larangan impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriftif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah di dapat dianalisis dengan menggunakan langkahlangkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian pengawasan pemerintah ini peneliti berpatokan pada pasal 1 ayat 7 pada Keputusan Presiden Tentang Tata Cara pengawasan pemerintahan daerah No. 74 Tahun 2001 dengan aspek pengawasan fungsional. Hasil penelitian menunjukkan (1) pada indikator pemeriksaan pada pengawasan larangan impor pakaian bekas belum dilakukan secara maksimal karena tidak sinkron antara pengawasan laut dan darat. (2) indikator pengujian pada pengawasan tidak dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan, penyitaan atas barang-barang impor yang melanggar prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku (3) Indikator pengusutan sulit dilakukan akibat tidak adanya pemeriksaan dan pengujian secara signifikan atas pakaian bekas karena tidak cukupnya bukti yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut benar ilegal (4) pada indikator penilaian, kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli pakaian impor bekas sangat dibutuhkan dan pemerintah yang baik harusnya bisa memberikan solusi agar masyarakatnya mampu membeli pakaian baru, atau dengan menghidupkan dan meningkatkan kualitas dan minat usaha garment dalam negeri agar produk dalam negeri mampu menguasai pasar di Negaranya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistematika pengawasan yang belum dilaksanakan secara maksimal akibat tidak sinkronnya aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tingkat permintaan yang masih tinggi, modal usaha penjualan pakaian bekas yang terjangkau dan tidak ada tindakan pidana secara tegas.
Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas berdasarkan peraturan menteri Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas (studi kasus Pulau Kundur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistematika pengawasan pemerintah terhadap larangan impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriftif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dimana pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah di dapat dianalisis dengan menggunakan langkahlangkah meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian pengawasan pemerintah ini peneliti berpatokan pada pasal 1 ayat 7 pada Keputusan Presiden Tentang Tata Cara pengawasan pemerintahan daerah No. 74 Tahun 2001 dengan aspek pengawasan fungsional. Hasil penelitian menunjukkan (1) pada indikator pemeriksaan pada pengawasan larangan impor pakaian bekas belum dilakukan secara maksimal karena tidak sinkron antara pengawasan laut dan darat. (2) indikator pengujian pada pengawasan tidak dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan, penyitaan atas barang-barang impor yang melanggar prosedur, ketentuan dan aturan yang berlaku (3) Indikator pengusutan sulit dilakukan akibat tidak adanya pemeriksaan dan pengujian secara signifikan atas pakaian bekas karena tidak cukupnya bukti yang dapat membuktikan bahwa barang tersebut benar ilegal (4) pada indikator penilaian, kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membeli pakaian impor bekas sangat dibutuhkan dan pemerintah yang baik harusnya bisa memberikan solusi agar masyarakatnya mampu membeli pakaian baru, atau dengan menghidupkan dan meningkatkan kualitas dan minat usaha garment dalam negeri agar produk dalam negeri mampu menguasai pasar di Negaranya sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistematika pengawasan yang belum dilaksanakan secara maksimal akibat tidak sinkronnya aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tingkat permintaan yang masih tinggi, modal usaha penjualan pakaian bekas yang terjangkau dan tidak ada tindakan pidana secara tegas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
