ANALISIS TATA KELOLA PERTANAHAN DI KOTA BATAM
SEBAGAI KAMPUNG TUA MENJADI HAK MILIK
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
MAWAR SUKMA, SINAGA
Jamhur, Poti
Edy, Akhyary
Jamhur, Poti
Edy, Akhyary
Subject
333.1 Public Ownership of Land/Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah
Datestamp
2022-05-17 03:20:55
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kampung tua yang merupakan satusatunya wilayah yang mendapatkan hak milik atas tanah melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batam. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebagai sumber data utamanya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator partisipasi, adanya partisipasi masyarakat mendukung PTSL yakni RKWB, ketua RT dan ketua RW objek PTSL serta tokoh masyarakat kampung tua setempat, kemudian indikator kepastian hukum. sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang didasarkan oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Indikator transparansi, pemberian informasi sudah dilakukan,namun dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku belum ofektif. indikator berorientasi pada Konsensus, dapat dilihat adanya upaya bersama yang dilakukan stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan. Indikator berkeadilan, pelayanan semua dilakukan tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan latar belakang masyarakat kelompok sasaran. sertifikat hak milik semakin meningkat. Namun, belum terlaksana dengan optimal dari rencana dan realisasi yang tidak meningkat akibat menghindari permasalahan. Selanjutnya dalam indikator pertanggungjawaban adanya laporan pelaksanaan kegiatan ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PTSL dan setelah PTSL selesai dilaksanakan dan pada indikator visi strategis Kantor Pertanahan Kota Batam memiliki upaya atas setiap masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan memperhatikan keluhan dan aspirasi yang diberikan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan di Kota Batam sebagai Kampung Tua sebagai hak milik. Namun, dalam indikator efektifitas dan efisien masih belum terlaksana dengan optimal akibat dari belum optimalnya realisasi anggaran, sehingga tingkat penggunaan anggaran menurun. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengoptimalisasikan realisasi pelaksanaan PTSL, dengan meningkatkan koordinasi stakeholder seperti memotong alur birokrasi antara Kantor Pertanahan Kota Batam, Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan instansi terkait lainnya dengan membentuk tim koordinasi. Sehingga proses akan lebih cepat dan permasalahan yang timbul akan semakin kecil.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kampung tua yang merupakan satusatunya wilayah yang mendapatkan hak milik atas tanah melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Batam. Penelitian ini berlokasi di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebagai sumber data utamanya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pada indikator partisipasi, adanya partisipasi masyarakat mendukung PTSL yakni RKWB, ketua RT dan ketua RW objek PTSL serta tokoh masyarakat kampung tua setempat, kemudian indikator kepastian hukum. sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang didasarkan oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Indikator transparansi, pemberian informasi sudah dilakukan,namun dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku belum ofektif. indikator berorientasi pada Konsensus, dapat dilihat adanya upaya bersama yang dilakukan stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan. Indikator berkeadilan, pelayanan semua dilakukan tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan latar belakang masyarakat kelompok sasaran. sertifikat hak milik semakin meningkat. Namun, belum terlaksana dengan optimal dari rencana dan realisasi yang tidak meningkat akibat menghindari permasalahan. Selanjutnya dalam indikator pertanggungjawaban adanya laporan pelaksanaan kegiatan ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan PTSL dan setelah PTSL selesai dilaksanakan dan pada indikator visi strategis Kantor Pertanahan Kota Batam memiliki upaya atas setiap masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan memperhatikan keluhan dan aspirasi yang diberikan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan tata kelola pertanahan di Kota Batam sebagai Kampung Tua sebagai hak milik. Namun, dalam indikator efektifitas dan efisien masih belum terlaksana dengan optimal akibat dari belum optimalnya realisasi anggaran, sehingga tingkat penggunaan anggaran menurun. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengoptimalisasikan realisasi pelaksanaan PTSL, dengan meningkatkan koordinasi stakeholder seperti memotong alur birokrasi antara Kantor Pertanahan Kota Batam, Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan instansi terkait lainnya dengan membentuk tim koordinasi. Sehingga proses akan lebih cepat dan permasalahan yang timbul akan semakin kecil.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
