ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PELAYANAN DI
PELABUHAN SRI BINTAN PURA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Muhammad, Ravi
Edison, Edison
Fitri, Kurnianingsih
Edison, Edison
Fitri, Kurnianingsih
Subject
352.14 Local Administration, Provinces/Administrasi Lokal, Provinsi
Datestamp
2022-05-17 07:11:05
Abstract :
Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan profesionalisme dalam dunia usaha kemudian muncul sebuah prinsip yang dipercaya dapat mendorong terjadinya peningkatan kinerja demi keberlanjutan usaha kedepan dari perusahaan. Prinsip tersebut adalah Good Corporate Governance yang mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997, Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang memiliki kewajiban untuk menerapkan Good Corporate Governance sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penerapan prinsip transparansi pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan mengakses informasi dari berbagai platform yang disediakan. Prinsip akuntabilitas pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah membagi struktur, tugas dan tanggung jawab masing-masing dan memposisikan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala dan berpegang teguh dengan nilai-nilai perusahaan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Prinsip responsibilitas pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah dilakukan, dapat dilihat pada produk atau jasa layanan yang diberikan kepada pengguna yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kemandirian pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan, untuk mengupayakan tidak adanya kesamaan kerja dan intervensi antar lembaga, Pelindo membagi secara jelas struktural organisasi. Prinsip kewajaran pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan tanpa melihat perbedaan antara pengguna jasa dan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pada prinsip transparansi di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan, namun penerapan transparansi belum menyeluruh karena belum adanya akses informasi prakiraan cuaca dan belum maksimalnya informasi mengenai penerapan transaksi non tunai.
Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan profesionalisme dalam dunia usaha kemudian muncul sebuah prinsip yang dipercaya dapat mendorong terjadinya peningkatan kinerja demi keberlanjutan usaha kedepan dari perusahaan. Prinsip tersebut adalah Good Corporate Governance yang mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997, Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjungpinang memiliki kewajiban untuk menerapkan Good Corporate Governance sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan kewajaran pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penerapan prinsip transparansi pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan mengakses informasi dari berbagai platform yang disediakan. Prinsip akuntabilitas pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah membagi struktur, tugas dan tanggung jawab masing-masing dan memposisikan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dengan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala dan berpegang teguh dengan nilai-nilai perusahaan sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Prinsip responsibilitas pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah dilakukan, dapat dilihat pada produk atau jasa layanan yang diberikan kepada pengguna yang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kemandirian pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan, untuk mengupayakan tidak adanya kesamaan kerja dan intervensi antar lembaga, Pelindo membagi secara jelas struktural organisasi. Prinsip kewajaran pada pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan tanpa melihat perbedaan antara pengguna jasa dan mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pada prinsip transparansi di Pelabuhan Sri Bintan Pura sudah diterapkan, namun penerapan transparansi belum menyeluruh karena belum adanya akses informasi prakiraan cuaca dan belum maksimalnya informasi mengenai penerapan transaksi non tunai.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
