EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR LAIK OPERASI DAN SISTEM PEMANTAUAN
KAPAL PERIKANAN
(studi kasus penerbitan surat laik operasi kapal perikanan di Pos Pengawasan
Sumber
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Septiono, Septiono
Jamhur, Poti
Ramadhani, Setiawan
Jamhur, Poti
Ramadhani, Setiawan
Subject
342.04 Structure, Powers, Functions of Government/Undang-undang Kekuasaan dan Fungsi Pemerintah
Datestamp
2022-05-18 01:50:59
Abstract :
Pengelolaan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijaga agar kelestariannya dapat berkesinambungan, mekanisme pengawasan terkait kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah alternatif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan bagaimana kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang surat laik operasi kapal perikanan dalam penerbitan surat laik operasi kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Kijang. Instrument penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik alaisis data menggunakan reduksi data yaitu mengambil data mentah secara terus-menerus selama penelitian dilakukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bintan menyumbang sektor perikanan terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat sudah sadar akan pentingnya dokumendokumen kapal perikanan kurangnya jumlah tenaga pegawai menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan. Walapun masa pandemi covid-19 pelayanan tetap dilakukan dengan baik.
Pengelolaan kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dijaga agar kelestariannya dapat berkesinambungan, mekanisme pengawasan terkait kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah alternatif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini bertujuan bagaimana kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang surat laik operasi kapal perikanan dalam penerbitan surat laik operasi kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Kijang. Instrument penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik alaisis data menggunakan reduksi data yaitu mengambil data mentah secara terus-menerus selama penelitian dilakukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bintan menyumbang sektor perikanan terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat sudah sadar akan pentingnya dokumendokumen kapal perikanan kurangnya jumlah tenaga pegawai menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan. Walapun masa pandemi covid-19 pelayanan tetap dilakukan dengan baik.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
