IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI SIPLAH
DI SEKOLAH DASAR KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SYANTIKA, CAHYA PAMILIA
Okparizan, Okparizan
Adji, Suradji Muhammad
Okparizan, Okparizan
Adji, Suradji Muhammad
Subject
371.2 School Administration/Administrasi Sekolah, Administrasi Pendidikan
Datestamp
2022-05-18 02:00:53
Abstract :
Kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah merupakan kebijakan yang dipilih oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memudahkan sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara daring dengan menggunakan dana bantuan pemerintah yakni Dana BOS sebagai upaya pengawasan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang serta mendeskripsikan hambatan yang dialami oleh sekolah dalam pelaksanaannya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan teori implementasi oleh Grindle, maka terdapat 9 (Sembilan) indikator. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 (Sembilan) indikator, 8 (delapan) diantaranya yakni kepentingan yang terpengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, letak pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap penguasa sudah berjalan dengan optimal, sedangkan 1 (satu) indikator yakni derajat perubahan yang ingin dicapai belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah (1) Barang atau jasa yang tersedia di Kota Tanjungpinang belum lengkap, (2) Sekolah harus menanggung sendiri biaya ongkos kirim jika barang dan jasa yang dibutuhkan berada diluar Kota Tanjungpinang. (3) Sekolah sering tidak menemukan barang/jasa yang mereka butuhkan sehingga harus melakukan konfirmasi ke toko dahulu untuk meng-upload barang/jasa tersebut. (4) Proses pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah dinilai lebih lama dibandingkan secara konvensional. (5) Sekolah masih terkendala dalam teknis pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan transaksi melalui mitra SIPLah.
Kebijakan pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah merupakan kebijakan yang dipilih oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memudahkan sekolah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ini dilakukan secara daring dengan menggunakan dana bantuan pemerintah yakni Dana BOS sebagai upaya pengawasan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengadaan barang dan jasa sekolah melalui SIPLah di Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang serta mendeskripsikan hambatan yang dialami oleh sekolah dalam pelaksanaannya. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan teori implementasi oleh Grindle, maka terdapat 9 (Sembilan) indikator. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 (Sembilan) indikator, 8 (delapan) diantaranya yakni kepentingan yang terpengaruhi kebijakan, manfaat yang diterima, letak pengambil keputusan, pelaksana program, sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap penguasa sudah berjalan dengan optimal, sedangkan 1 (satu) indikator yakni derajat perubahan yang ingin dicapai belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah (1) Barang atau jasa yang tersedia di Kota Tanjungpinang belum lengkap, (2) Sekolah harus menanggung sendiri biaya ongkos kirim jika barang dan jasa yang dibutuhkan berada diluar Kota Tanjungpinang. (3) Sekolah sering tidak menemukan barang/jasa yang mereka butuhkan sehingga harus melakukan konfirmasi ke toko dahulu untuk meng-upload barang/jasa tersebut. (4) Proses pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah dinilai lebih lama dibandingkan secara konvensional. (5) Sekolah masih terkendala dalam teknis pajak yang harus dibayarkan ketika melakukan transaksi melalui mitra SIPLah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
