PERLAWANAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LAMAN BOENDA KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SITORUS, PAUL SAMUELSON
Sri, Wahyuni
Emmy, Solina
Sri, Wahyuni
Emmy, Solina
Subject
303.6 Conflict Social/Konflik Sosial
Datestamp
2022-07-25 03:21:41
Abstract :
Salah satu pekerjaan yang saat ini dan keberadaanya masih tetap eksis yaitu berdagang dengan menggunakan lokasi emperan, trotoar jalan, ataupun fasilitas publik milik pemerintah setempat dimana para pedagang ini memiliki sebutan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Dewasa ini keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada daerah perkotaan sering dianggap membawa permasalahan seperti menganggu kenyamanan lalulintas, merusak tatanan kota, serta menimbulkan lokasi kawasan yang kumuh. Sama seperti halnya yang terjadi pada kawasan Laman Boenda kota Tanjungpinang, kawasan lahan yang merupakan dibuka sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat dan sekaligus tempat wisata bagi para pariwisatawan inilah kini dipenuhi dengan para pedagang kaki lima. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda terhadap kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang. Adanya peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang harus di jalankan oleh petugas satuan polisi pamong praja kota Tanjungpinang membuat pedagang kaki lima merasa tidak adil dengan kekuasaan dan kebijakan yang ada sehingga memunculkan perlawanan. Dari hasi penelitian menunjukkan bahwa Perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima berdasarkan teori James Scott ada dua bentuk perlawanan yaitu bentuk perlawanan tersembunyi dan terbuka. mengingat peran pedagang kaki lima yang besar dalam perekonomian lokal dan menjawab kebuntuhan terhadap lapangan pekerjaan. Diperlukannya konsep yang mampu menempatkan dan mengakomodasi keberadaan pedagang kaki lima pada struktur ekonomi dalam struktur penataan wilayah kota. dibutuhkannya perspektif konflik yaitu adanya akan kesadaran dan mekanisme yang melihat berbagai tindakan termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan bagian dari fakta konflik.
Salah satu pekerjaan yang saat ini dan keberadaanya masih tetap eksis yaitu berdagang dengan menggunakan lokasi emperan, trotoar jalan, ataupun fasilitas publik milik pemerintah setempat dimana para pedagang ini memiliki sebutan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Dewasa ini keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada daerah perkotaan sering dianggap membawa permasalahan seperti menganggu kenyamanan lalulintas, merusak tatanan kota, serta menimbulkan lokasi kawasan yang kumuh. Sama seperti halnya yang terjadi pada kawasan Laman Boenda kota Tanjungpinang, kawasan lahan yang merupakan dibuka sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat dan sekaligus tempat wisata bagi para pariwisatawan inilah kini dipenuhi dengan para pedagang kaki lima. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda terhadap kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang. Adanya peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang harus di jalankan oleh petugas satuan polisi pamong praja kota Tanjungpinang membuat pedagang kaki lima merasa tidak adil dengan kekuasaan dan kebijakan yang ada sehingga memunculkan perlawanan. Dari hasi penelitian menunjukkan bahwa Perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima berdasarkan teori James Scott ada dua bentuk perlawanan yaitu bentuk perlawanan tersembunyi dan terbuka. mengingat peran pedagang kaki lima yang besar dalam perekonomian lokal dan menjawab kebuntuhan terhadap lapangan pekerjaan. Diperlukannya konsep yang mampu menempatkan dan mengakomodasi keberadaan pedagang kaki lima pada struktur ekonomi dalam struktur penataan wilayah kota. dibutuhkannya perspektif konflik yaitu adanya akan kesadaran dan mekanisme yang melihat berbagai tindakan termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan bagian dari fakta konflik.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
