IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(STUDI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
ALVINO, RIZKY
Edison, Edison
Anggria Pratama, Ryan
Edison, Edison
Anggria Pratama, Ryan
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2022-07-22 02:49:33
Abstract :
Barang Milik Daerah merupakan aset yang dimiliki pemerintah daerah, kompleksitas pengelolaan aset yang tidak optimal memberikan permasalahan pada laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan faktor penghambat implementasi kebijakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dengan menggunakan teori model implementasi dari George Edward III. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan belum berjalan baik. Dilihat dari indikator komunikasi belum sepenuhnya berjalan baik, karena dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan komunikasi diantara pelaksana kebijakan hanya sebatas himbauan, dan menunggu arahan pimpinan. Sumber daya belum memadai, dari finansisal dan fasilitas. Disposisi, belum berjalan optimal pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memahami kebijakan. Dan Terkahir ialah pada struktur birokrasi belum tersedianya Standart Operating Procedur (SOP). Kemudian terdapat faktor penghambat implementasi pengelolaan barang milik daerah ialah pertama, kurangnya Kejelasan dan kesadaran terhadap Komunkasi. Kedua, staf tidak mengetahui informasi terkait keberadaan fisik, tidak memadai fasilitas gudang penyimpanan barang, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan. Ketiga, kurangnya pemahaman serta komitmen pelaksana kebijakan. Keempat,tidak tersedianya Standart Operating Procedur (SOP) pengamanan dan pemeliharaaan barang milik daerah. Kata Kunci : Implementasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Barang Milik Daerah.
Barang Milik Daerah merupakan aset yang dimiliki pemerintah daerah, kompleksitas pengelolaan aset yang tidak optimal memberikan permasalahan pada laporan keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan faktor penghambat implementasi kebijakan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan dengan menggunakan teori model implementasi dari George Edward III. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan belum berjalan baik. Dilihat dari indikator komunikasi belum sepenuhnya berjalan baik, karena dalam pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan komunikasi diantara pelaksana kebijakan hanya sebatas himbauan, dan menunggu arahan pimpinan. Sumber daya belum memadai, dari finansisal dan fasilitas. Disposisi, belum berjalan optimal pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memahami kebijakan. Dan Terkahir ialah pada struktur birokrasi belum tersedianya Standart Operating Procedur (SOP). Kemudian terdapat faktor penghambat implementasi pengelolaan barang milik daerah ialah pertama, kurangnya Kejelasan dan kesadaran terhadap Komunkasi. Kedua, staf tidak mengetahui informasi terkait keberadaan fisik, tidak memadai fasilitas gudang penyimpanan barang, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan. Ketiga, kurangnya pemahaman serta komitmen pelaksana kebijakan. Keempat,tidak tersedianya Standart Operating Procedur (SOP) pengamanan dan pemeliharaaan barang milik daerah. Kata Kunci : Implementasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Barang Milik Daerah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
