IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM(Studi Kasus Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kota Tanjungpinang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
KOLBIN, SALIM
Rumzi, Samin
Edison, Edison
Rumzi, Samin
Edison, Edison
Subject
303.33. Kontrol Sosial
Datestamp
2021-07-15 08:10:22
Abstract :
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, (PDRD) dimana dalam undang ?undang tersebut menyebutkan pajak daerah dan ritribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan Perda No 5 Tahun 2012 tersebut yang di laksanakan oleh Dinas (PRKPKP) Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian Dinas PRKPKP Kota Tanjungpinang. Jenis Data berupa Data primer, melalui wawancara dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan Data sekunder, yang berhubungan dengan masyarakat Kota Tanjungpinang. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Adapun hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan informan yang di analisis menggunakan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dari empat indikator dapat di ketahui 1. Komunikasi adapun atasan dan petugasnya untuk penarikan retribusi persampahan ini belum maksimal dijalankan. 2. Sumberdaya didalam birokrasi atau pun staf-staf pegawai itu harus sesuai dengan taupoksi di bidangnya mansing-mansing. 3. Untuk lebih efektif berjalannya perda tersebut harus memiliki skil atau kemampuan yang tajam. 4. Struktur Birokrasi betul-betul untuk mengarahkan dan mendukung kebijakan yang di putuskan oleh si pembuat kebijakan. Kesimpulannya yaitu Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, belum terimplementasikan maksimal dijalakan oleh Dinas PRKPKP Kota Tanjungpinang. Saran Dinas PRKPKP Kota Tanjungpiang, harus bekerja sama dengan pihak RT/RW dan Perkecamatan demi Terimplementasinya Perda tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perda
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, (PDRD) dimana dalam undang ?undang tersebut menyebutkan pajak daerah dan ritribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi kebijakan Perda No 5 Tahun 2012 tersebut yang di laksanakan oleh Dinas (PRKPKP) Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian Dinas PRKPKP Kota Tanjungpinang. Jenis Data berupa Data primer, melalui wawancara dengan masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan Data sekunder, yang berhubungan dengan masyarakat Kota Tanjungpinang. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Adapun hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan informan yang di analisis menggunakan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dari empat indikator dapat di ketahui 1. Komunikasi adapun atasan dan petugasnya untuk penarikan retribusi persampahan ini belum maksimal dijalankan. 2. Sumberdaya didalam birokrasi atau pun staf-staf pegawai itu harus sesuai dengan taupoksi di bidangnya mansing-mansing. 3. Untuk lebih efektif berjalannya perda tersebut harus memiliki skil atau kemampuan yang tajam. 4. Struktur Birokrasi betul-betul untuk mengarahkan dan mendukung kebijakan yang di putuskan oleh si pembuat kebijakan. Kesimpulannya yaitu Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, belum terimplementasikan maksimal dijalakan oleh Dinas PRKPKP Kota Tanjungpinang. Saran Dinas PRKPKP Kota Tanjungpiang, harus bekerja sama dengan pihak RT/RW dan Perkecamatan demi Terimplementasinya Perda tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Perda
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
