EVALUASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DESA SRI TANJUNG KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Lasaripudin, Lasaripudin
Handrisal, Handrisal
Adiputra, Yudhanto Satyagraha
Handrisal, Handrisal
Adiputra, Yudhanto Satyagraha
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2022-07-20 15:09:23
Abstract :
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 2 ayat (3) menjelaskan pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa Sri Tanjung merupakan desa pemekaran dari Desa Tarempa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Batu Berapit dan Desa Landak. Kebijakan pembentukan desa ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan pembentukan Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 apakah berdampak terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, rentang kendali pelayanan dan kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 9 (sembilan) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Desa Sri Tanjung memberikan dampak positif yaitu pembangunan di Desa Sri Tanjung mulai merata, Pemerintahan Desa Sri Tanjung mulai meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didesa, rentang kendali pelayanan menjadi lebih dekat sehingga Pemerintah Desa bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan kualitas sumber daya manusia di Desa Sri Tanjung mulai meningkat dikarenakan adanya dorongan dari Pemerintah Desa untuk mendapatkan pendidikan dari usia dini. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembentukan Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 2 ayat (3) menjelaskan pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Desa Sri Tanjung merupakan desa pemekaran dari Desa Tarempa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Tarempa Selatan, Desa Tarempa Timur, Desa Pesisir Timur, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat Daya, Desa Lidi, Desa Liuk, Desa Teluk Sunting, Desa Serat, Desa Air Putih, Desa Temburun, Desa Air Bini, Desa Teluk Bayur, Desa Matak, Desa Batu Ampar, Desa Payamaram, Desa Piasan, Desa Belibak, Desa Batu Berapit dan Desa Landak. Kebijakan pembentukan desa ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kebijakan pembentukan Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 apakah berdampak terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, rentang kendali pelayanan dan kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 9 (sembilan) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Desa Sri Tanjung memberikan dampak positif yaitu pembangunan di Desa Sri Tanjung mulai merata, Pemerintahan Desa Sri Tanjung mulai meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada didesa, rentang kendali pelayanan menjadi lebih dekat sehingga Pemerintah Desa bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif dan kualitas sumber daya manusia di Desa Sri Tanjung mulai meningkat dikarenakan adanya dorongan dari Pemerintah Desa untuk mendapatkan pendidikan dari usia dini. Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pembentukan Desa
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
