ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN SMART CITY PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019-2022
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
PUJIANTI, EGA
Poti, Jamhur
Edison, Edison
Poti, Jamhur
Edison, Edison
Subject
350 Public Administration/Administrasi Negara
Datestamp
2022-09-11 07:25:16
Abstract :
Gerakan menuju Smart City adalah sebuah inisiatif dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk membimbing Kota/Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan Smart City. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang terpilih sebagai Role Model dalam gerakan 100 Smart City Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui kebijakan Analisis Pelaksanaan Kebijakan Smart City pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teori pelakasanaan kebijakan yang dikemukan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94). Dan terdapat tiga model yaitu, karakteristik masalah (tractability of the promblems), karakteristik kebijakan undang-undang (ability of statute to structure implementation), lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Pengambilan data di lakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi adapun infomannya terdiri dari 3 orang, dengan sumber data Primer dan sekunder. Hasil penelitian ini peneliti menemukan kurangnya sumberdaya manusia dalam penggunaan pelayanan publik yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga membuat masyarakat kurang memahami dalam penggunaan teknologi informasi serta kurangnya informasi yang di dapat dalam pelayanan tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan Smart City. dapat di uraikan dari teori yang digunakan yaitu: Dimensi karakteristik masalah yang menjelaskan bahwa Tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program dilaksanakan. Dimensi Karakteristik kebijakan Kejelasan isi kebijakan yang mana semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Dimensi lingkungan Adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kesimpulan bahwa pelakasanaan kebijakan Smart City di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dari tahun 2019. Saran perlu adanya kerjasama antar berbagai sektor kerena untuk mewujudkan smart city di Kota Tanjungpinang tidak bisa di lakukan oleh pemerintah sendiri akan tetapi perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dan di bantu oleh pengganggaran yang sangat besar pula. Di harapkan dalam pembangun pelaksanaan smart city pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan stakeholders dan lembaga lain yang terlibat.
Gerakan menuju Smart City adalah sebuah inisiatif dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk membimbing Kota/Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan Smart City. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu Kota yang terpilih sebagai Role Model dalam gerakan 100 Smart City Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui kebijakan Analisis Pelaksanaan Kebijakan Smart City pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2022. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teori pelakasanaan kebijakan yang dikemukan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94). Dan terdapat tiga model yaitu, karakteristik masalah (tractability of the promblems), karakteristik kebijakan undang-undang (ability of statute to structure implementation), lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). Pengambilan data di lakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi adapun infomannya terdiri dari 3 orang, dengan sumber data Primer dan sekunder. Hasil penelitian ini peneliti menemukan kurangnya sumberdaya manusia dalam penggunaan pelayanan publik yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga membuat masyarakat kurang memahami dalam penggunaan teknologi informasi serta kurangnya informasi yang di dapat dalam pelayanan tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan Smart City. dapat di uraikan dari teori yang digunakan yaitu: Dimensi karakteristik masalah yang menjelaskan bahwa Tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program dilaksanakan. Dimensi Karakteristik kebijakan Kejelasan isi kebijakan yang mana semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Dimensi lingkungan Adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kesimpulan bahwa pelakasanaan kebijakan Smart City di Kota Tanjungpinang sudah berjalan dari tahun 2019. Saran perlu adanya kerjasama antar berbagai sektor kerena untuk mewujudkan smart city di Kota Tanjungpinang tidak bisa di lakukan oleh pemerintah sendiri akan tetapi perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dan di bantu oleh pengganggaran yang sangat besar pula. Di harapkan dalam pembangun pelaksanaan smart city pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan stakeholders dan lembaga lain yang terlibat.
File :
EGA PUJIANTI_160563201016_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf
EGA PUJIANTI_160563201016_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf
EGA PUJIANTI_160563201016_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf
EGA PUJIANTI_160563201016_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf
EGA PUJIANTI_160563201016_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
