PROTEKSI KEBUTUHAN ESENSIAL PENGUNGSI OLEH UHNCR: PENYEDIAAN KESEHATAN FISIK DAN MENTAL DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SIHOMBING, NATANIA FRANSISKA
Akbar, Dhani
Widyarsa, Mohammad Riza
Akbar, Dhani
Widyarsa, Mohammad Riza
Subject
341.48 Human Rights/Hak Asasi Manusia, HAM
Datestamp
2022-07-25 09:28:56
Abstract :
Pengungsi merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus bagian kesehatan fisik dan mental agar tidak menimbulkan dampak pada kesehatan fisik serta tidak mempengaruhi kehidupan sosialnya terutama pemikiran untuk melakukan upaya bunuh diri. Strategisnya wilayah Kepulauan Riau menimbulkan banyaknya jumlah pengungsi yang datang sehingga meningkatnya jumlah pengungsi di tengah minimnya jumlah resettlement ke negara ketiga. Sedikitnya peluang untuk resettlement dapat meningkatkan stress, depresi bahkan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya proteksi kebutuhan esensial pengungsi dalam hal ini kesehatan fisik dan mental di Kepulauan Riau dengan menggunakan konsep Humanitarian melalui metode penelitian kualitatif melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa penanganan kesehatan fisik dan mental tersebut telah diupayakan oleh UNHCR di Provinsi Kepulauan Riau namun upaya tersebut masih dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan melakukan mitra khususnya kepada pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Deklarasi HAM dan menetapkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. UNHCR dapat memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia agar penanganan pengungsi dapat dilakukan secara merata dalam mengurangi risiko serta konsekuensi langsung dan jangka panjang bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial tiap individu para pengungsi. Kata kunci: UNHCR, kesehatan mental, kemanusiaan, pengungsi, Kepulauan Riau
Pengungsi merupakan kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus bagian kesehatan fisik dan mental agar tidak menimbulkan dampak pada kesehatan fisik serta tidak mempengaruhi kehidupan sosialnya terutama pemikiran untuk melakukan upaya bunuh diri. Strategisnya wilayah Kepulauan Riau menimbulkan banyaknya jumlah pengungsi yang datang sehingga meningkatnya jumlah pengungsi di tengah minimnya jumlah resettlement ke negara ketiga. Sedikitnya peluang untuk resettlement dapat meningkatkan stress, depresi bahkan PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya proteksi kebutuhan esensial pengungsi dalam hal ini kesehatan fisik dan mental di Kepulauan Riau dengan menggunakan konsep Humanitarian melalui metode penelitian kualitatif melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut penulis menemukan bahwa penanganan kesehatan fisik dan mental tersebut telah diupayakan oleh UNHCR di Provinsi Kepulauan Riau namun upaya tersebut masih dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan melakukan mitra khususnya kepada pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Deklarasi HAM dan menetapkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. UNHCR dapat memaksimalkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia agar penanganan pengungsi dapat dilakukan secara merata dalam mengurangi risiko serta konsekuensi langsung dan jangka panjang bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial tiap individu para pengungsi. Kata kunci: UNHCR, kesehatan mental, kemanusiaan, pengungsi, Kepulauan Riau
File :
NATANIA_FRANSISKA_SIHOMBING_180564201023_Ilmu Hubungan Internasional - Cover.pdf
NATANIA_FRANSISKA_SIHOMBING_180564201023_Ilmu Hubungan Internasional - Abstrak.pdf
NATANIA_FRANSISKA_SIHOMBING_180564201023_Ilmu Hubungan Internasional - BAB 1.pdf
NATANIA_FRANSISKA_SIHOMBING_180564201023_Ilmu Hubungan Internasional - Daftar Pustaka.pdf
NATANIA_FRANSISKA_SIHOMBING_180564201023_Ilmu Hubungan Internasional - Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
