STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATPOL PP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
YANTI, SEKHA DWI
Hendrayady, Agus
Edison, Edison
Hendrayady, Agus
Edison, Edison
Subject
350 Public Administration/Administrasi Negara
Datestamp
2022-07-25 11:59:56
Abstract :
Responsif gender adalah aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol serta menerima manfaat pembangunan yang tujuannya umtuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Agar pembangunan responsif gender dapat dirasakan secara merata dan adil dengan demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ini masih banyak kendala dan kekurangan, maka dari itu perlu adanya dukungan dari pihak-pihak gender di Kantor Satpol PP Provinsi Kepri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengarusutamaan gender melalui penganggaran responsif gender pada Satpol PP Provinsi Kepri. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam strategi pengarusutamaan gender melalui penganggaran responsif gender pada Satpol PP Provinsi Kepri ini peneliti menggunakan empat indikator dari teori Professor Dr. Vincent Gaspersz. Hasil penelitian ini dilihat dari dimensi misi belum mencapai target dalam pelaksanaannya karena ada kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Dari dimensi prinsip, bagaimana pihak-pihak terkait menjalankan program/kegiatan belum merata. Dari dimensi sasaran, dari program dan kegiatan responsif gender ini kurang terlaksanakan dengan baik. Dari dimensi tujuan, dengan adanya penganggaran responsif gender ini sangat membantu dalam kesetaraan dan keadilan menikmati hasil pembangunan.
Responsif gender adalah aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, kontrol serta menerima manfaat pembangunan yang tujuannya umtuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Agar pembangunan responsif gender dapat dirasakan secara merata dan adil dengan demikian Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender ini masih banyak kendala dan kekurangan, maka dari itu perlu adanya dukungan dari pihak-pihak gender di Kantor Satpol PP Provinsi Kepri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengarusutamaan gender melalui penganggaran responsif gender pada Satpol PP Provinsi Kepri. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Dalam strategi pengarusutamaan gender melalui penganggaran responsif gender pada Satpol PP Provinsi Kepri ini peneliti menggunakan empat indikator dari teori Professor Dr. Vincent Gaspersz. Hasil penelitian ini dilihat dari dimensi misi belum mencapai target dalam pelaksanaannya karena ada kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal. Dari dimensi prinsip, bagaimana pihak-pihak terkait menjalankan program/kegiatan belum merata. Dari dimensi sasaran, dari program dan kegiatan responsif gender ini kurang terlaksanakan dengan baik. Dari dimensi tujuan, dengan adanya penganggaran responsif gender ini sangat membantu dalam kesetaraan dan keadilan menikmati hasil pembangunan.
File :
SEKHA_DWI_YANTI_160563201088_Ilmu_Administrasi_Negara_Cover.pdf
SEKHA_DWI_YANTI_160563201088_Ilmu_Administrasi_Negara_Abstrak.pdf
SEKHA_DWI_YANTI_160563201088_Ilmu_Administrasi_Negara_BAB1.pdf
SEKHA_DWI_YANTI_160563201088_Ilmu_Administrasi_Negara_Daftar Pustaka.pdf
SEKHA_DWI_YANTI_160563201088_Ilmu_Administrasi_Negara_Full Text.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
