PERAN BPOM SECARA NON PENAL TERHADAP
PENCEGAHAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL
DI KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
VERAWATI, VERAWATI
Hendra, Arjuna
Ayu, Efritadewi
Hendra, Arjuna
Ayu, Efritadewi
Subject
345.02 Crimes/Kejahatan
Datestamp
2023-04-12 08:15:17
Abstract :
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang yang diberikan hak pengawasan yang tertera pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada Pasal 3 Mnyelenggarakan fungsi BPOM. Di Kota Tanjungpinang masi terjadinya peredaran kosmetik ilegal, dari masih adanya peredaran kosmetik ilegal di Kota Tajungpinang maka penulis melakukan penelitian guna menegtahui peran BPOM secara non penal dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal secara non penal di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan Perundang-undangan dan jenis penelitian normatif, teknik analisis data penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif. Dalam upaya pencegahan non penal upaya tersebut terdapat dalam teori penanggulangan kejahatan melalui, Pencegahan Tanpa Pidana, mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Upaya non penal merupakan pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian peran BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang, Peran badan pegawas obat dan makanan Kota Tanjungpinang dalam mengatasi pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang belum efektif . Dapat dilihat dari jumlah sarana yang dilakukan pengawasan belum memadai dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah sarana yang diawasi berdampak pada cangkupan yang rendah. Kata Kunci: Peran BPOM, Non Penal, Kosmetik Ilegal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjungpinang yang diberikan hak pengawasan yang tertera pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada Pasal 3 Mnyelenggarakan fungsi BPOM. Di Kota Tanjungpinang masi terjadinya peredaran kosmetik ilegal, dari masih adanya peredaran kosmetik ilegal di Kota Tajungpinang maka penulis melakukan penelitian guna menegtahui peran BPOM secara non penal dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan mengetahui apa yang menjadi kendala yang dihadapi BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal secara non penal di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan Perundang-undangan dan jenis penelitian normatif, teknik analisis data penelitian normatif menggunakan analisis kualitatif. Dalam upaya pencegahan non penal upaya tersebut terdapat dalam teori penanggulangan kejahatan melalui, Pencegahan Tanpa Pidana, mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Upaya non penal merupakan pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian peran BPOM dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang, Peran badan pegawas obat dan makanan Kota Tanjungpinang dalam mengatasi pencegahan peredaran kosmetik ilegal di Kota Tanjungpinang belum efektif . Dapat dilihat dari jumlah sarana yang dilakukan pengawasan belum memadai dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah sarana yang diawasi berdampak pada cangkupan yang rendah. Kata Kunci: Peran BPOM, Non Penal, Kosmetik Ilegal.
File :
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-COVER.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-ABSTRAK.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-BAB1.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-BAB2.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-BAB3.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-BAB4.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-BAB5.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM-DAFTARPUSTAKA.pdf
VERAWATI_150574201018_ILMUHUKUM- FULL TEKS.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
