ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR: 367/PID.SUS/2019/PN.BTM)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
HANDAYANY, MUNICHA
Dewi, Haryanti
Ayu, Efritadewi
Dewi, Haryanti
Ayu, Efritadewi
Subject
345.01 Criminal Courts/Pengadilan Pidana, Pengadilan Kriminal
Datestamp
2023-01-24 07:45:11
Abstract :
Pemerintah telah membuat kebijakan dengan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran, namun banyaknya oknum-oknum di Indonesia yang tidak bertanggung jawab mengikut sertakan perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, berdasarkan Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm sebagaimana telah terbukti secara sah terdakwa melakukan tindak pidana orang perseorangan yang turut serta tampa hak menempatkan pekerja migran Indonesia dengan jumlah calon pekerja migran sebanyak 47 orang. Penelitiann ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pekerja migran Indonesia pada Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm dengan tujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pekerja migran Indonesia. Seharusnya penempatan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilakukan oleh badan yang memilki dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemeritah Negera yang memberikan pekerjaan bagi calon pekerja migran, dan mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran atau yang dikenal (SIP3MI). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan kasus karna objek penelitian adalah putusan pengadilan. Berdasarkan analisis yuridis dan telaah terkait pertimbangan hakim dapat disimpulan bahwa majelis hakim tidak memberikan argumentasi/pertimbangan secara jelas dan komprehensif kenapa memilih UU tentang perlindungan pekerja migran dan mengesampingkan UU tindak pidana perdagangan orang, juga kurang menerapkan pendekatan keilmuan.
Pemerintah telah membuat kebijakan dengan memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran, namun banyaknya oknum-oknum di Indonesia yang tidak bertanggung jawab mengikut sertakan perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, berdasarkan Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm sebagaimana telah terbukti secara sah terdakwa melakukan tindak pidana orang perseorangan yang turut serta tampa hak menempatkan pekerja migran Indonesia dengan jumlah calon pekerja migran sebanyak 47 orang. Penelitiann ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pekerja migran Indonesia pada Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2019/Pn.Btm dengan tujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pekerja migran Indonesia. Seharusnya penempatan pekerja migran Indonesia hanya dapat dilakukan oleh badan yang memilki dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemeritah Negera yang memberikan pekerjaan bagi calon pekerja migran, dan mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran atau yang dikenal (SIP3MI). Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan kasus karna objek penelitian adalah putusan pengadilan. Berdasarkan analisis yuridis dan telaah terkait pertimbangan hakim dapat disimpulan bahwa majelis hakim tidak memberikan argumentasi/pertimbangan secara jelas dan komprehensif kenapa memilih UU tentang perlindungan pekerja migran dan mengesampingkan UU tindak pidana perdagangan orang, juga kurang menerapkan pendekatan keilmuan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
