PENERAPAN ASAS KESEPAKATANDALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG
NOMOR 09/Pdt.G/2013/PN.TPI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
NENENG, APRIYANTI
Peri, Rehendra Sucipta
Irman, Irman
Peri, Rehendra Sucipta
Irman, Irman
Subject
346.02 Contracts/Hukum Kontrak
Datestamp
2021-07-16 21:06:57
Abstract :
Isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan menuju jembatan gugus Km.8. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan bagi pembangunan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam setiap kegiatan pengadaan Tanah musyawarah merupakan proses penting untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan lokasi pembangunan serta bentuk dan besarnya ganti rugi kepada Pemilik hak atas tanah. Meskipun jalan merupakan salah satu kepentingan umum seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 namun kepentingan individu tetap harus dihormati, tanpa adanya proses musyawarah maka dapat dikatakan proses pengadaan tanah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya kegiatan pengadaan tanah tersebut dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim dalam salinan putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TPI tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta telah memberikan rasa keadilan kepada pemilik hak atas tanah (Penggugat) hanya saja terdapat kekeliruan penerapan Pasal yang digunakan oleh hakim. Kata Kunci: Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum, Kesepakatan.
Isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan menuju jembatan gugus Km.8. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan bagi pembangunan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam setiap kegiatan pengadaan Tanah musyawarah merupakan proses penting untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan lokasi pembangunan serta bentuk dan besarnya ganti rugi kepada Pemilik hak atas tanah. Meskipun jalan merupakan salah satu kepentingan umum seperti yang tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 namun kepentingan individu tetap harus dihormati, tanpa adanya proses musyawarah maka dapat dikatakan proses pengadaan tanah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya kegiatan pengadaan tanah tersebut dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim dalam salinan putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TPI tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta telah memberikan rasa keadilan kepada pemilik hak atas tanah (Penggugat) hanya saja terdapat kekeliruan penerapan Pasal yang digunakan oleh hakim. Kata Kunci: Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum, Kesepakatan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
