PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP REKLAMASI LAHAN BAUKSIT TAHUN 2015-2018(Studi Kampung Sungai Mantang Kelurahan Sungai Enam Kabupaten Bintan)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
DASRUL, AKBAR
Oksep, Adhayanto
Nazaki, Nazaki
Oksep, Adhayanto
Nazaki, Nazaki
Subject
333.1 Public Ownership of Land/Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam oleh Pemerintah
Datestamp
2021-07-17 15:01:42
Abstract :
Kondisi Pertambangan di Kabupaten Bintan yang telah memasuki proses Pasca Tambang menyebabkan berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Bintan Khusus nya Kampung Sungai Mantang Kelurahan sungai enam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memegang wewenang pengawasan pasca tambang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Lahan Bauksit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ini sudah jelas membuat masyarakat sekitar merasa terganggu, sehingga dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Dinas ESDM Sebagai Pelaksana Pengawasan Reklamasi Pasca Tambang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan masyarakat daerah Pertambangan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah berbentuk diskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan cara memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap obyek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta fakta yang tampak pada obyek tersebut. Sehingga untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan bentuk analisis diskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan berpijak pada fenomena fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang telah ada. Dalam penelitian ini memperoleh gambaran yaitu dalam penyelenggaraan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau terhadap Reklamasi Lahan Bauksit Kampung Sungai Mantang Kelurahan sungai enam, Kabupaten Bintan belum maksimal, karena ada beberapa faktor. Sehingga dapat mendorong terlaksananya Reklamasi Pasca Tambang. Kata Kunci : Pengawasan, Reklamasi, Bauksit , Koodinasi
Kondisi Pertambangan di Kabupaten Bintan yang telah memasuki proses Pasca Tambang menyebabkan berdampak langsung terhadap masyarakat Kabupaten Bintan Khusus nya Kampung Sungai Mantang Kelurahan sungai enam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memegang wewenang pengawasan pasca tambang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Lahan Bauksit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ini sudah jelas membuat masyarakat sekitar merasa terganggu, sehingga dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Dinas ESDM Sebagai Pelaksana Pengawasan Reklamasi Pasca Tambang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan masyarakat daerah Pertambangan. Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah berbentuk diskriptif kualitatif, yakni penelitian dengan cara memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap obyek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta fakta yang tampak pada obyek tersebut. Sehingga untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan bentuk analisis diskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan berpijak pada fenomena fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang telah ada. Dalam penelitian ini memperoleh gambaran yaitu dalam penyelenggaraan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau terhadap Reklamasi Lahan Bauksit Kampung Sungai Mantang Kelurahan sungai enam, Kabupaten Bintan belum maksimal, karena ada beberapa faktor. Sehingga dapat mendorong terlaksananya Reklamasi Pasca Tambang. Kata Kunci : Pengawasan, Reklamasi, Bauksit , Koodinasi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
