IMPLIKASI HUKUM HAK KEPERDATAAN TERHADAP SERTIFIKAT TANAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI LAHAN GAMBUT (STUDI KASUS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
YEREMIA ANDREW, CARLOS
Irman, Irman
Nuraini, Lia
Irman, Irman
Nuraini, Lia
Subject
346 Private Law/Hukum Privat, Hukum Perdata
Datestamp
2023-08-07 04:40:42
Abstract :
Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektar. Namun tidak jarang lahan gambut menjadi salah satu permasalahan dimana penetapan lahan gambut yang ditetapkan kepada tanah masyarakat yang bersertifikat berakibat kepada Hak keperdataan masyarakat. Penetapan kabupaten kepulauan meranti sebagai salah satu daerah yang terdampak terhadap dikeluarkanya Sebagai Lahan Gambut Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rep ublik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/ 2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Sehingga berimplikasi terhadap hak keperdataan dikalangan masyarakat, oleh karena itu berdasarkan permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut di kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dimana dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang undangan. Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah ada upaya yang dapat ditempuh dalam melindungi kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu dengan usaha preventif dan represif, sehingga lahan yang ditetapkan sebagai area PIPPIB bisa dijadikan atau dapat dikelola kembali dan unsur unsur hukum dalam hak keperdataan untuk proses peralihan hak dapat terlaksana. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Lahan Gambut, Sertifikat Tanah.
Indonesia memiliki luasan gambut tropis terbesar di dunia dengan luas mencapai 13,43 juta hektar. Namun tidak jarang lahan gambut menjadi salah satu permasalahan dimana penetapan lahan gambut yang ditetapkan kepada tanah masyarakat yang bersertifikat berakibat kepada Hak keperdataan masyarakat. Penetapan kabupaten kepulauan meranti sebagai salah satu daerah yang terdampak terhadap dikeluarkanya Sebagai Lahan Gambut Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Rep ublik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/ 2017 Tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Sehingga berimplikasi terhadap hak keperdataan dikalangan masyarakat, oleh karena itu berdasarkan permasalahan ini perlu dikaji lebih dalam. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi hukum Hak Keperdataan Terhadap Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut di kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Sertifikat Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Gambut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris dimana dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang undangan. Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah ada upaya yang dapat ditempuh dalam melindungi kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu dengan usaha preventif dan represif, sehingga lahan yang ditetapkan sebagai area PIPPIB bisa dijadikan atau dapat dikelola kembali dan unsur unsur hukum dalam hak keperdataan untuk proses peralihan hak dapat terlaksana. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Lahan Gambut, Sertifikat Tanah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
