ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN HUKUM PEMEGANG SURAT TANAH GRAND SULTAN DI KABUPATEN LINGGA (STUDI KASUS PASAL II AYAT 1 UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK- POKOK AGRARIA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
MARERY MANUSAKERTI, MELKIOR
ADHAYANTO, OKSEP
Wiwik Swastiwi, Anastasia
ADHAYANTO, OKSEP
Wiwik Swastiwi, Anastasia
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2023-08-04 07:00:14
Abstract :
Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang tergabung di dalam Provinsi Kepulauan Riau, dimana memiliki berbagai warisan hukum adat dan merupakan bekas wilayah kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan, sehingga membuat Kabupaten Lingga masih terdapat beberapa kebijakan bekas kesultanan yaitu berupa Surat Tanah Grand Sultan. Adapun yang menjadi pemasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana keabsahan Grand Sultan di Kabupaten Lingga ditinjau dari Pasal II UUPA. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria. Selanjutnya, mengenai Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan, yang mana hasil penelitian ini yaitu antara ketentuan UUPA perihal status kepemilikan hak dengan praktik kepemilikan hak tidak sejalan sehingga teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini tidak selaras sebagaimana praktiknya. Meskipun surat Grand Sultan memiliki keabsahan yang sama atas perolehan hak atas tanah sebagaimana sertifikat hak milik atau surat turunan lainnya.
Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang tergabung di dalam Provinsi Kepulauan Riau, dimana memiliki berbagai warisan hukum adat dan merupakan bekas wilayah kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan, sehingga membuat Kabupaten Lingga masih terdapat beberapa kebijakan bekas kesultanan yaitu berupa Surat Tanah Grand Sultan. Adapun yang menjadi pemasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana keabsahan Grand Sultan di Kabupaten Lingga ditinjau dari Pasal II UUPA. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui keabsahan hukum kepemilikan surat tanah Grand Sultan berdasarkan Pasal II ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Agraria. Selanjutnya, mengenai Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan, yang mana hasil penelitian ini yaitu antara ketentuan UUPA perihal status kepemilikan hak dengan praktik kepemilikan hak tidak sejalan sehingga teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini tidak selaras sebagaimana praktiknya. Meskipun surat Grand Sultan memiliki keabsahan yang sama atas perolehan hak atas tanah sebagaimana sertifikat hak milik atau surat turunan lainnya.
File :
MELKIOR_MARERY_MANUSAKERTI_170574201055_IlmuHukum_Cover.pdf
MELKIOR_MARERY_MANUSAKERTI_170574201055_IlmuHukum_Abstrak.pdf
MELKIOR_MARERY_MANUSAKERTI_170574201055_IlmuHukum_BAB I.pdf
MELKIOR_MARERY_MANUSAKERTI_170574201055_IlmuHukum_Daftar Pustaka.pdf
MELKIOR_MARERY_MANUSAKERTI_170574201055_IlmuHukum_Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
