PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DESTRUCTIVE FISHING DENGAN MENGGUNAKAN AKAR TUBA DALAM KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN (STUDI KASUS:KELURAHAN KAWAL PANTAI KECAMATAN GUNUNG KIJANG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
IRMA, IRMA
Irman, Irman
Endri, Endri
Irman, Irman
Endri, Endri
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2023-08-07 02:11:55
Abstract :
Permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing dalam kegiatan penangkapan ikan adalah salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Kawal Pantai Kecamatan Gunung Kijang, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya banyak anggota masyarakat nelayan yang merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum dalam menangani pelaku destructive fishing dengan menggunakan akar tuba, sehingga dampak yang ditimbulkan dari kurangnya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku destructive fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing dengan menggunakan akar tuba dalam kegiatan penangkapan ikan dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan hukumnya. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah hukum normatif-empiris yaiu penelitian hukum yang menggunakan studi kasus yang berupa produk perilaku hukum. Artinya Penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian terhadap Undang-Undang untuk mencari kebenaran dan keabsahan yang dikolaborasikan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa terkait penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing dengan menggunakan akar tuba dalam kegiatan penangkapan ikan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum Primer, Sekunder, dan tersier. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak masyarakat nelayan yang mengalami ketidakadilan dalam law enforcement terhadap pelaku penangkapan ikan yang merusak yakni dengan memakai akar tuba, maka Tindak pidana destructive fishing menggunakan akar tuba telah termasuk dalam larangan yang di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penegakan hukum terkait bahayanya menggunakan penangkapan ikan dengan menggunakan akar tuba dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing dalam kegiatan penangkapan ikan adalah salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi dalam lingkungan masyarakat Kelurahan Kawal Pantai Kecamatan Gunung Kijang, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya banyak anggota masyarakat nelayan yang merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum dalam menangani pelaku destructive fishing dengan menggunakan akar tuba, sehingga dampak yang ditimbulkan dari kurangnya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku destructive fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing dengan menggunakan akar tuba dalam kegiatan penangkapan ikan dan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan hukumnya. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah hukum normatif-empiris yaiu penelitian hukum yang menggunakan studi kasus yang berupa produk perilaku hukum. Artinya Penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian terhadap Undang-Undang untuk mencari kebenaran dan keabsahan yang dikolaborasikan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa terkait penegakan hukum terhadap pelaku destructive fishing dengan menggunakan akar tuba dalam kegiatan penangkapan ikan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum Primer, Sekunder, dan tersier. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa banyak masyarakat nelayan yang mengalami ketidakadilan dalam law enforcement terhadap pelaku penangkapan ikan yang merusak yakni dengan memakai akar tuba, maka Tindak pidana destructive fishing menggunakan akar tuba telah termasuk dalam larangan yang di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penegakan hukum terkait bahayanya menggunakan penangkapan ikan dengan menggunakan akar tuba dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
