EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE BINTAN TERHADAP INVESTASI DI KAWASAN BINTAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SYAPUTRA, DICKY
Akbar, Dhani
Anggria Pratama, Ryan
Akbar, Dhani
Anggria Pratama, Ryan
Subject
320.6 Policy Making/Keputusan Politik
Datestamp
2023-08-11 04:25:16
Abstract :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan, Pasal 1 Ayat (2) menetapkan Kawasan free trade zone Bintan yang bersifat enclave, wilayah yang enclave artinya free trade zone Bintan hanya sepotong-sepotong tidak menyeluruh kawasan Bintan. Hal tersebut ditakutkan mempengaruhi Investor yang berinvestasi yang mana pada tahun 2022 untuk Target Realisasi Investasi masih belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penetapan kebijakan tersebut yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dan Teori yang digunakan adalah Teori dari Riant Nugroho yang terdiri dari Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan dan Tepat Target. Berdasarkan hasil analisis peneliti kebijakan tersebut masih belum efektif. Dilihat dari indikator tepat kebijakan. Penetapan wilayah free trade zone Bintan yang bersifat enclave masih belum efektif. Melihat perkembangan dan tren di wilayah Bintan dengan wilayah free trade zone yang hanya seperti itu, hal tersebut tidak cukup. Karena ada wilayah yang seharusnya bisa dikembangkan. Kebijakan ini juga memberikan permasalahan dalam segi pengawasan barang yang tidak seharus keluar dari wilayah free trade zone hal ini disebabkan wilayahnya yang bersifat enclave. Untuk Tepat pelaksanaan, Badan pengusahaan Bintan dalam pengelolaan kawasan melakukan promosi dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menarik minat Investor sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat bagi mereka. Tepat Target, target realisasi investasi yang ditentukan pada tahun 2022 tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor seperti rencana investasi yang tidak dapat dilaksanakan dan juga target realisasi investasi yang ditetapkan terlalu tinggi tanpa melihat kondisi realistis.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan, Pasal 1 Ayat (2) menetapkan Kawasan free trade zone Bintan yang bersifat enclave, wilayah yang enclave artinya free trade zone Bintan hanya sepotong-sepotong tidak menyeluruh kawasan Bintan. Hal tersebut ditakutkan mempengaruhi Investor yang berinvestasi yang mana pada tahun 2022 untuk Target Realisasi Investasi masih belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penetapan kebijakan tersebut yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data berupa Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dan Teori yang digunakan adalah Teori dari Riant Nugroho yang terdiri dari Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan dan Tepat Target. Berdasarkan hasil analisis peneliti kebijakan tersebut masih belum efektif. Dilihat dari indikator tepat kebijakan. Penetapan wilayah free trade zone Bintan yang bersifat enclave masih belum efektif. Melihat perkembangan dan tren di wilayah Bintan dengan wilayah free trade zone yang hanya seperti itu, hal tersebut tidak cukup. Karena ada wilayah yang seharusnya bisa dikembangkan. Kebijakan ini juga memberikan permasalahan dalam segi pengawasan barang yang tidak seharus keluar dari wilayah free trade zone hal ini disebabkan wilayahnya yang bersifat enclave. Untuk Tepat pelaksanaan, Badan pengusahaan Bintan dalam pengelolaan kawasan melakukan promosi dan pembangunan infrastruktur dalam rangka menarik minat Investor sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat bagi mereka. Tepat Target, target realisasi investasi yang ditentukan pada tahun 2022 tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor seperti rencana investasi yang tidak dapat dilaksanakan dan juga target realisasi investasi yang ditetapkan terlalu tinggi tanpa melihat kondisi realistis.
File :
DICKY_SYAPUTRA_190565201123_Ilmu Pemerintahan- Cover.pdf
DICKY_SYAPUTRA_190565201123_Ilmu Pemerintahan- Abstrak.pdf
DICKY_SYAPUTRA_190565201123_Ilmu Pemerintahan- BAB 1.pdf
DICKY_SYAPUTRA_190565201123_Ilmu Pemerintahan- Daftar Pustaka.pdf
DICKY_SYAPUTRA_190565201123_Ilmu Pemerintahan- Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
