IMPLIKASI YURIDIS PERCERAIAN TANPA MELALUI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
Ferianto, Ferianto
Fajar Hidayat, Muhammad
Nuraini, Lia
Fajar Hidayat, Muhammad
Nuraini, Lia
Subject
346.01 Domestic Relations, Family Law, Marriage/Hukum Keluarga, Hukum Pernikahan
Datestamp
2023-08-14 03:30:48
Abstract :
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya pada masyarakat masih ditemukannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bersifat mengikat sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan dalam hal ini masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar pengadilan negeri serta untuk mengetahui Implikasi yuridis perceraian tanpa melalui pengadilan negeri di Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan informan sebanyak 4 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penenilitian ini ditemukan ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sri Tanjung melakukan Perceraian tanpa melaui Pengadilan Negeri yaitu faktor ekonomi, masalah waktu, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun yang menjadi Implikaiasi Yuridis bagi masyarakat Desa Sri Tanjung yang melakukan Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan Negeri yaitu Implikasi Yuridis terhadap sang suami maupun sang istri yang tidak bisa melakuan pernikahan kembali karena perceraian yang dilakukan tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak sah dimata hukum, serta Implikasi Yuridis terhadap anak yaitu berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian yang masih tidak terlaksana dengan baik, sehingga hak-hak anak dan hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya dikarenakan praktik perceraian dilakukan diluar pengadilan. Kata Kunci: Perceraian, Di luar Pengadilan Negeri, Desa Sri Tanjung
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun pada praktiknya pada masyarakat masih ditemukannya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, Ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perceraian di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak bersifat mengikat sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian tanpa melalui pengadilan dalam hal ini masyarakat Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar pengadilan negeri serta untuk mengetahui Implikasi yuridis perceraian tanpa melalui pengadilan negeri di Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan informan sebanyak 4 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penenilitian ini ditemukan ada tiga faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sri Tanjung melakukan Perceraian tanpa melaui Pengadilan Negeri yaitu faktor ekonomi, masalah waktu, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun yang menjadi Implikaiasi Yuridis bagi masyarakat Desa Sri Tanjung yang melakukan Perceraian Tanpa Melalui Pengadilan Negeri yaitu Implikasi Yuridis terhadap sang suami maupun sang istri yang tidak bisa melakuan pernikahan kembali karena perceraian yang dilakukan tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak sah dimata hukum, serta Implikasi Yuridis terhadap anak yaitu berdampak pada pemberian nafkah pasca perceraian yang masih tidak terlaksana dengan baik, sehingga hak-hak anak dan hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya dikarenakan praktik perceraian dilakukan diluar pengadilan. Kata Kunci: Perceraian, Di luar Pengadilan Negeri, Desa Sri Tanjung
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
