Peran Badan Keamanan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Di Kawasan Perairan Kepulauan Riau Tahun 2022
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
ALFAYED, FEBRI
Adhayanto, Oksep
Winarti, Novi
Adhayanto, Oksep
Winarti, Novi
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2023-08-14 04:23:59
Abstract :
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya perairan, yaitu 96%. Perairan Kepulauan Riau memiliki kekayaan laut yang kaya dan beragam. Dengan luasnya daerah perairan Kepulauan Riau rentan terjadinya kejahatan dan tindakan ilegal di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membentuk BAKAMLA yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan mengawasi perairan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk SOP. SOP ini dibentuk oleh BAKAMLA untuk mengawasi perairan di Kepulauan Riau lebih intens. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Maman Ukas. Hasil dari penelitian ini menunjukan pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua SOP untuk melakukan pengawasan lebih intens di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP nya yaitu SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan berlakunya kedua SOP ini, pada tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP ini dibentuk atas dasar perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan oleh BAKAMLA. Perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) ini dilakukan karna dalam beberapa tahun terakhir untuk kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau tergolong tinggi. Maka dari itu, hasil perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan BAKAMLA membentuk SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksaan Operasi Udara Maritim.
Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya perairan, yaitu 96%. Perairan Kepulauan Riau memiliki kekayaan laut yang kaya dan beragam. Dengan luasnya daerah perairan Kepulauan Riau rentan terjadinya kejahatan dan tindakan ilegal di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia membentuk BAKAMLA yang memiliki tugas dan fungsi menjaga dan mengawasi perairan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk SOP. SOP ini dibentuk oleh BAKAMLA untuk mengawasi perairan di Kepulauan Riau lebih intens. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Maman Ukas. Hasil dari penelitian ini menunjukan pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Pada tahun 2022 BAKAMLA membentuk dua SOP untuk melakukan pengawasan lebih intens di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP nya yaitu SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksanaan Operasi Udara Maritim. Dengan berlakunya kedua SOP ini, pada tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kasus di perairan Kepulauan Riau. Kedua SOP ini dibentuk atas dasar perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan oleh BAKAMLA. Perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) ini dilakukan karna dalam beberapa tahun terakhir untuk kejadian kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Riau tergolong tinggi. Maka dari itu, hasil perbandingan dan tindakan koreksi (evaluasi) yang dilakukan BAKAMLA membentuk SOP Perhitungan Response Time dan SOP Pelaksaan Operasi Udara Maritim.
File :
FEBRI_ALFAYED_190565201113_Ilmu Pemerintahan - Cover.pdf
FEBRI_ALFAYED_190565201113_Ilmu Pemerintahan - Abstrak.pdf
FEBRI_ALFAYED_190565201113_Ilmu Pemerintahan - Daftar Pustaka.pdf
FEBRI_ALFAYED_190565201113_Ilmu Pemerintahan - BAB I.pdf
FEBRI_ALFAYED_190565201113_Ilmu Pemerintahan-Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
