IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA SEJARAH PULAU PENYENGAT KOTA TANJUNGPINANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SEPTIONO SIAGIAN, DANIEL
Kurnianingsih, Fitri
Ranba Sholeh, Chaerey
Kurnianingsih, Fitri
Ranba Sholeh, Chaerey
Subject
353.7 Administration of Culture and Related Activities/Departemen Kebudayaan dan yang Berkaitan
Datestamp
2023-08-16 03:46:14
Abstract :
Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata memiliki banyak peninggalan yang memiliki nilai sejarah dengan berwujud bangunan yang sudah dijadikan situs cagar budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merujuk pada teori Edward III yaitu, indikator Komunikasi, Disposisi (Sikap), Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampel 7 (tujuh) informan yakni 2 (dua) orang Kepala Bidang Bidang Sejarah dan Cagar Budaya dan Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, 1(satu) orang POKDARWIS dan 4(orang) wisatawan . Hasil penelitian berdasarkan indikator Komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sudah berhasil dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Pulau penyengat sebagai pelaksana dari kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Selanjutnya indikator Disposisi (Sikap), pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat mengadakan event-event kegiatan. Selanjutnya indikator Sumber Daya, Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat, sudah cukup baik dan dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan dan mendapatkan anggaran revitalisasi sebesar Rp. 20,8 miliar yang dipergunakan untuk revitalisasai Masjid Raya Pulau Penyengat, dan pada tahun 2023 mendapatkan anggaran revitalisasi sebesar Rp. 43 miliar yang akan dipergunakan untuk penataan dermaga Pulau Penyengat. Selanjutnya indikator Struktur Birokrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan dibantu oleh pihak pihak swasta. Kesimpulan penelitian dinilai belum efektif karena belum adanya struktur birokrasi yang mengawasi jalannya kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Objek Wisata,Wisata Sejarah
Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata memiliki banyak peninggalan yang memiliki nilai sejarah dengan berwujud bangunan yang sudah dijadikan situs cagar budaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 8 tahun 2018 Kota Tanjungpinang. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merujuk pada teori Edward III yaitu, indikator Komunikasi, Disposisi (Sikap), Struktur Birokrasi dan Sumber Daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampel 7 (tujuh) informan yakni 2 (dua) orang Kepala Bidang Bidang Sejarah dan Cagar Budaya dan Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, 1(satu) orang POKDARWIS dan 4(orang) wisatawan . Hasil penelitian berdasarkan indikator Komunikasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang sudah berhasil dengan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata Pulau penyengat sebagai pelaksana dari kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Selanjutnya indikator Disposisi (Sikap), pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat mengadakan event-event kegiatan. Selanjutnya indikator Sumber Daya, Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat, sudah cukup baik dan dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan dan mendapatkan anggaran revitalisasi sebesar Rp. 20,8 miliar yang dipergunakan untuk revitalisasai Masjid Raya Pulau Penyengat, dan pada tahun 2023 mendapatkan anggaran revitalisasi sebesar Rp. 43 miliar yang akan dipergunakan untuk penataan dermaga Pulau Penyengat. Selanjutnya indikator Struktur Birokrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan dibantu oleh pihak pihak swasta. Kesimpulan penelitian dinilai belum efektif karena belum adanya struktur birokrasi yang mengawasi jalannya kebijakan pengelolaan Pulau Penyengat. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Objek Wisata,Wisata Sejarah
File :
DANIEL SEPTIONO SIAGIAN_160563201039_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf
DANIEL SEPTIONO SIAGIAN_160563201039_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf
DANIEL SEPTIONO SIAGIAN_160563201039_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf
DANIEL SEPTIONO SIAGIAN_160563201039_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf
DANIEL SEPTIONO SIAGIAN_160563201039_Ilmu Administrasi Negara_Skripsi Lengkap.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
