PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ONLINE (GENDER ONLINE)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
RITONGA, ADLENE RAMADHINA
Efritadewi, Ayu
Syahputra, Irwandi
Efritadewi, Ayu
Syahputra, Irwandi
Subject
345.05 Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana
Datestamp
2024-02-13 03:45:32
Abstract :
Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang semakin berkembang menjadi KBGO di Kota Tanjungpinang, yang sering kali tidak terdeteksi dengan baik oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban KBGO serta mengidentifikasi hambatan yang menghambat efektivitas peran pemerintah dalam hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pemahaman teori yang relevan. Data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA, tetapi penelitian juga mengacu pada data primer lainnya serta bahan hukum dan studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tindak pidana KBGO yang belum terdeteksi dengan baik oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara maksimal. Wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA juga mengindikasikan bahwa korban KBGO yang melaporkan kejadian tersebut masih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penegakan hukum terkait KBGO masih kurang efektif, baik dari sisi UPTD PPA maupun DP3APM di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan kewenangan UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan bagi korban tindak pidana KBGO, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan kekerasan seksual yang semakin berkembang menjadi KBGO di Kota Tanjungpinang, yang sering kali tidak terdeteksi dengan baik oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban KBGO serta mengidentifikasi hambatan yang menghambat efektivitas peran pemerintah dalam hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan pemahaman teori yang relevan. Data utama dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA, tetapi penelitian juga mengacu pada data primer lainnya serta bahan hukum dan studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tindak pidana KBGO yang belum terdeteksi dengan baik oleh pemerintah Kota Tanjungpinang, sehingga upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korban belum terlaksana secara maksimal. Wawancara dengan DP3APM dan UPTD PPA juga mengindikasikan bahwa korban KBGO yang melaporkan kejadian tersebut masih sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penegakan hukum terkait KBGO masih kurang efektif, baik dari sisi UPTD PPA maupun DP3APM di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan kewenangan UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan bagi korban tindak pidana KBGO, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang.
File :
ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Cover.pdf
ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf
ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf
ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf
ADLENE RAMADHINA RITONGA_180574201091_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
