DETAIL DOCUMENT
ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM SERTIFIKASI PERMUKIMAN DI ATAS AIR DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
AYUNATASYA, AYUNATASYA
Prima Safitri, Dian
Firman, Firman
Subject
350 Public Administration/Administrasi Negara 
Datestamp
2024-07-29 04:46:49 
Abstract :
Program sertifikasi permukiman di atas air dilakukan sebagai bentuk untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemukiman masyarakat di atas air. Selama ini masyarakat sulit untuk mendapatkan sertifikat karena mereka berada di atas laut, bukan di atas tanah seperti masyarakat pada umumnya yang tinggal di darat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan jejaring kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni teori Van Waarden (1992) dengan indikator aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Jejaring yang bekerja yaitu jejaring antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mekanisme pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air di Kabupaten Bintan Khususnya di Kelurahan Kawal berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan program ini tentunya terdapat kendala di lapangan yakni terkait koordinasi antar instansi khususnya di Tingkat daerah, pada pelaksanaan sosialisasi, fasilitas dan akses pada saat turun lapangan. Peneliti menyarankan perlunya memberdayakan jejaring kebijakan diluar pemerintah maupun swasta. 
Institution Info

Universitas Maritim Raja Ali Haji