ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA PENGOPLOSAN BERAS DI SWALAYAN PINANG LESTARI (STUDI KASUS PERKARAPENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG NOMOR 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg. )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
AGUSTIAR, AGUSTIAR
Oksep, Adhayanto
Ayu, Efritadewi
Oksep, Adhayanto
Ayu, Efritadewi
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2021-07-21 02:51:36
Abstract :
Kondisi konsumen yang merasa dirugikan akibat suatu bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh produsen, memerlukan upaya untuk menjaga hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan perlindungan ini tidak akan pernah mendapatkan titik terang dan selalu menjadi perbincangan apabila masalah terkait perlindungan konsumen tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dituntaskan secara menyeluruh. Pada prinsipnya pengaturan tentang perlindungan konsumen ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut hadir dalam rangka peningkatan harkat dan martabat konsumen serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, selain itu Undang-Undang ini menjamin perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang dirasa belum memadai. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terkait putusan nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg, dan apakah pertimbangan hakim pada perkara nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg sudah mencerminkan asas keadilan. Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menggunakan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg Jaksa Penuntut Umum dan Hakim seharusnya tidak berpatokan kepada hukuman minimum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak memiliki aturan hukuman minimum yang ada hanya maksimum 5 (lima) tahun penjara. Sehingga dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut 2 (dua) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menurut hemat penulis yang dengan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera bagi si pelaku, dan bukan tidak memungkinkan si pelaku akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian harinya. Harusnya terdakwa dikenakan sanksi maksimum untuk memberikan efek jera bagi sipelaku. Kata kunci : Konsumen, Pertimbangan Hakim, Efek jera
Kondisi konsumen yang merasa dirugikan akibat suatu bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh produsen, memerlukan upaya untuk menjaga hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan perlindungan ini tidak akan pernah mendapatkan titik terang dan selalu menjadi perbincangan apabila masalah terkait perlindungan konsumen tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dituntaskan secara menyeluruh. Pada prinsipnya pengaturan tentang perlindungan konsumen ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut hadir dalam rangka peningkatan harkat dan martabat konsumen serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, selain itu Undang-Undang ini menjamin perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang dirasa belum memadai. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terkait putusan nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg, dan apakah pertimbangan hakim pada perkara nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg sudah mencerminkan asas keadilan. Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa menggunakan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusan Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN.Tpg Jaksa Penuntut Umum dan Hakim seharusnya tidak berpatokan kepada hukuman minimum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak memiliki aturan hukuman minimum yang ada hanya maksimum 5 (lima) tahun penjara. Sehingga dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut 2 (dua) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), menurut hemat penulis yang dengan hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera bagi si pelaku, dan bukan tidak memungkinkan si pelaku akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian harinya. Harusnya terdakwa dikenakan sanksi maksimum untuk memberikan efek jera bagi sipelaku. Kata kunci : Konsumen, Pertimbangan Hakim, Efek jera
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
