PENGELOLAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DEPORTASI DARI MALAYSIA DI KOTA BATAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SEPTIANDA, M. FERDI
Charin, Rizky Octa Putri
Charin, Rizky Octa Putri
Subject
320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Datestamp
2025-02-07 07:05:52
Abstract :
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Batam diinapkan sementara waktu di Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam milik Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri). BP3MI Kepri di bawah naungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI memiliki tanggung jawab melakukan pengelolaan karena masalah yang dialami PMI bukan hanya kondisi fisik dan psikis yang tidak stabil, tapi mereka juga kehilangan penghasilan. Selain itu, terkadang ada konflik antara PMI dan keluarga yang perlu diselesaikan untuk memastikan kesiapan keluarga dalam menerima kepulangan PMI. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan terhadap PMI deportasi dari Malaysia di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Human Security oleh United Nations Development Programme (1994) dengan merelevankan Tujuh indikator keamanan Manusia yaitu Personal Security, Community Security, Political Security, Economic Security, Food Security, Health Security, dan Environmental Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap PMI deportasi dari Malaysia di Kota Batam berjalan cukup baik. Personal Security, BP3MI Kepri menerapkan sistem pemulangan terstruktur dengan verifikasi identitas penjemput dan surat pernyataan bermaterai. Community Security, terdapat pemisahan shelter pria-wanita serta sosialisasi prosedur kerja legal, pengawasan 24 jam perlu ditingkatkan karena beresiko PMI kabur. Political Security, melalui pendataan untuk identifikasi Calo/Tekong dan layanan konseling untuk penanganan masalah psikologis serta penyelesaian hak-hak PMI. Economic Security terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa program pemberdayaan khusus karena fokus pada rehabilitasi serta reintegrasi. Food Security terjamin dengan penyediaan makanan tiga kali sehari termasuk kebutuhan khusus Anak dan Ibu hamil. Health Security melalui sistem rujukan berjenjang dari pemberian obat hingga rawat inap dengan pendampingan saat pemulangan. Environmental Security terpenuhi dengan ketersediaan air bersih, sanitasi yang memadai, dan lokasi yang ramah lingkungan.
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia melalui Kota Batam diinapkan sementara waktu di Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam milik Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri). BP3MI Kepri di bawah naungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI memiliki tanggung jawab melakukan pengelolaan karena masalah yang dialami PMI bukan hanya kondisi fisik dan psikis yang tidak stabil, tapi mereka juga kehilangan penghasilan. Selain itu, terkadang ada konflik antara PMI dan keluarga yang perlu diselesaikan untuk memastikan kesiapan keluarga dalam menerima kepulangan PMI. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan terhadap PMI deportasi dari Malaysia di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data mulai dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah Human Security oleh United Nations Development Programme (1994) dengan merelevankan Tujuh indikator keamanan Manusia yaitu Personal Security, Community Security, Political Security, Economic Security, Food Security, Health Security, dan Environmental Security. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap PMI deportasi dari Malaysia di Kota Batam berjalan cukup baik. Personal Security, BP3MI Kepri menerapkan sistem pemulangan terstruktur dengan verifikasi identitas penjemput dan surat pernyataan bermaterai. Community Security, terdapat pemisahan shelter pria-wanita serta sosialisasi prosedur kerja legal, pengawasan 24 jam perlu ditingkatkan karena beresiko PMI kabur. Political Security, melalui pendataan untuk identifikasi Calo/Tekong dan layanan konseling untuk penanganan masalah psikologis serta penyelesaian hak-hak PMI. Economic Security terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar tanpa program pemberdayaan khusus karena fokus pada rehabilitasi serta reintegrasi. Food Security terjamin dengan penyediaan makanan tiga kali sehari termasuk kebutuhan khusus Anak dan Ibu hamil. Health Security melalui sistem rujukan berjenjang dari pemberian obat hingga rawat inap dengan pendampingan saat pemulangan. Environmental Security terpenuhi dengan ketersediaan air bersih, sanitasi yang memadai, dan lokasi yang ramah lingkungan.
File :
M. FERDI_SEPTIANDA_2105010054_Ilmu Pemerintahan-Cover.pdf
M. FERDI_SEPTIANDA_2105010054_Ilmu Pemerintahan-Abstrak.pdf
M. FERDI_SEPTIANDA_2105010054_Ilmu Pemerintahan-BAB 1.pdf
M. FERDI_SEPTIANDA_2105010054_Ilmu Pemerintahan-Daftar Pustaka.pdf
M. FERDI_SEPTIANDA_2105010054_Ilmu Pemerintahan-Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
