DINAMIKA HUKUM SYARAT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
PURNOMO, ARMANDO TRI CAHYO
Haryanti, Dewi
Syahputra, Irwandi
Haryanti, Dewi
Syahputra, Irwandi
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2025-02-04 03:11:44
Abstract :
Penetapan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia telah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Perubahan regulasi terkait batas usia ini mencerminkan dinamika hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan politik, sosial, dan yuridis. Studi ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meninjau kembali ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum yang terjadi dalam putusan tersebut serta esensinya di tolak ukurkan pada tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak dinamika hukum didalamnya seperti perubahan komposisi hakim. Mengaitkan dengan teori keadilan John Rawls bahwa keadilan tidak dilepaskan dari proses maka untuk menilik keadilan harus diketahui dahulu bagaimana prosesenya sehingga nilai keadilan pun tidak terpenuhi karena prosesnya yang sudah bermaalah. Studi ini menyimpulkan bahwa dinamika hukum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak sejalan dengan tujuan hukum, namun pemberlakuannya yang erga omnes menjadikan Putusan ini sah secara hukum selagi tidak ada Putusan terbaru berkaitan dengan perihal yang sama Kata Kunci: Dinamika Hukum, Batas Usia, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Penetapan syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden di Indonesia telah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Perubahan regulasi terkait batas usia ini mencerminkan dinamika hukum yang dipengaruhi oleh perkembangan politik, sosial, dan yuridis. Studi ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meninjau kembali ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum yang terjadi dalam putusan tersebut serta esensinya di tolak ukurkan pada tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak dinamika hukum didalamnya seperti perubahan komposisi hakim. Mengaitkan dengan teori keadilan John Rawls bahwa keadilan tidak dilepaskan dari proses maka untuk menilik keadilan harus diketahui dahulu bagaimana prosesenya sehingga nilai keadilan pun tidak terpenuhi karena prosesnya yang sudah bermaalah. Studi ini menyimpulkan bahwa dinamika hukum terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak sejalan dengan tujuan hukum, namun pemberlakuannya yang erga omnes menjadikan Putusan ini sah secara hukum selagi tidak ada Putusan terbaru berkaitan dengan perihal yang sama Kata Kunci: Dinamika Hukum, Batas Usia, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi
File :
ARMANDO TRI CAHYO PURNOMO_2105040056_ILMU HUKUM-Cover.pdf
ARMANDO TRI CAHYO PURNOMO_2105040056_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf
ARMANDO TRI CAHYO PURNOMO_2105040056_ILMU HUKUM-Bab I.pdf
ARMANDO TRI CAHYO PURNOMO_2105040056_ILMU HUKUM-Daftar Pustaka.pdf
ARMANDO TRI CAHYO PURNOMO_2105040056_ILMU HUKUM-Full Teks.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
