ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA KEDAI KOPI ABU DAFI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
NURMANSYAH, NURMANSYAH
Nuraini, Lia
Fajar Hidayat, Muhammad
Nuraini, Lia
Fajar Hidayat, Muhammad
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2025-02-04 01:34:59
Abstract :
Kedai Kopi Abu Dafi menyelenggarakan waralaba dengan membuat perjanjian waralaba secara tertulis antara Pemberi Waralaba (franchisor) dengan Penerima Waralaba (Franchisee) pada setiap cabang (outlet) yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu waralaba dengan jangka waktu serta syarat tertentu. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba mengatur materi atau klausula paling sedikit yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba. Kondisi saat ini, beberapa materi atau klausula sebagaimana ketentuan PP 35 Tahun 2024 tidak dimuat dalam perjanjian waralaba Kedai Kopi abu Dafi. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian waralaba Kedai Kopi Abu Dafi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian waralaba Kedai Kopi Abu Dafi yang dibuat para pihak belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba. Perjanjian waralaba yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dapat diartikan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran yang diberikan adalah perjanjian waralaba yang dibuat dalam penyelenggaraan bisnis waralaba harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.
Kedai Kopi Abu Dafi menyelenggarakan waralaba dengan membuat perjanjian waralaba secara tertulis antara Pemberi Waralaba (franchisor) dengan Penerima Waralaba (Franchisee) pada setiap cabang (outlet) yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu waralaba dengan jangka waktu serta syarat tertentu. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba mengatur materi atau klausula paling sedikit yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba. Kondisi saat ini, beberapa materi atau klausula sebagaimana ketentuan PP 35 Tahun 2024 tidak dimuat dalam perjanjian waralaba Kedai Kopi abu Dafi. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisa perjanjian waralaba Kedai Kopi Abu Dafi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa perjanjian waralaba Kedai Kopi Abu Dafi yang dibuat para pihak belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2024 tentang waralaba. Perjanjian waralaba yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dapat diartikan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Saran yang diberikan adalah perjanjian waralaba yang dibuat dalam penyelenggaraan bisnis waralaba harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
