Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SULISTIOWATI, ESTI
Adiputra, Yudhanto Satyagraha
Putra, Ardi
Subject
172.2. Kewajiban Negara dan Pemerintah
Datestamp
2025-02-11 03:29:45
Abstract :
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Saat ini beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang berpotensi banjir, hanya di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan kelurahan Bukit Cermin yang terbebas dari banjir. Penyebab genangan air itu, menurut dia cukup banyak, seperti drainase yang kurang memadai, sampah yang menyumbat parit, dan perumahan yang tidak memiliki saluran pembuangan air, sistem pembuangan air perlu diperbaiki. Hilirisasi air di drainase harus jelas sehingga tidak meluap ke jalan hingga ke perumahan warga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang. Kemudian dalam penelitian ini peneliti mengacu pada Ndraha (Labolo, 2010:36). Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian maka dapat dismpulkan bahwa Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Tanjungpinang sudah berperan, berikut hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pran pemerintah sebagai reglator yaitu dengan membuat aturan atau regulasi dalam penanggulangan bencana, dimana tertera pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran dinamisator Adnya pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada instansi dan masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Peran pemerintah sebagai fasilitator dengan melakukan upaya pencegahan dan menyediakan fasilitas akibat dampak banjir.