ANALISIS YURIDIS PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SAHRIL, SAHRIL
Adhayanto, Oksep
WIDIANI, HENI
Adhayanto, Oksep
WIDIANI, HENI
Subject
340.2 Comparative Law/Hukum Perbandingan
Datestamp
2025-02-11 06:32:37
Abstract :
Seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki martabat dan keagungan yang tertanam dalam dirinya terutama seorang presiden dan wakil presiden. Namun, ada beberapa hal yang membuat seorang presiden dan wakil presiden itu kehilangan martabat dan keagungan nya salah satunya ialah bentuk penghinaan. Hal ini sangat melukai martabat presiden dan wakil presiden sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini maka diperlukan Pendekatan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menjadikan kajian pustaka sebagai sumber data utama untuk dapat dijadikan sebagai analisis penelitian dengan pendekatan perundang undangan. Pada penelitian ini berdasarkan hasil kajian dengan manganalisa beberapa sumber data baik buku, berita dan berbagai sumber pustaka lainnya. Konsep negara demokrasi pada dasarnya menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik pemerintah atau kepala negara secara wajar dan bertanggung jawab, asal tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra negara atau martabat institusi pemerintah hal ini sesuai dengan UUD pasal 28 Tahun 1945. Sementara bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah.
Seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki martabat dan keagungan yang tertanam dalam dirinya terutama seorang presiden dan wakil presiden. Namun, ada beberapa hal yang membuat seorang presiden dan wakil presiden itu kehilangan martabat dan keagungan nya salah satunya ialah bentuk penghinaan. Hal ini sangat melukai martabat presiden dan wakil presiden sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini maka diperlukan Pendekatan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menjadikan kajian pustaka sebagai sumber data utama untuk dapat dijadikan sebagai analisis penelitian dengan pendekatan perundang undangan. Pada penelitian ini berdasarkan hasil kajian dengan manganalisa beberapa sumber data baik buku, berita dan berbagai sumber pustaka lainnya. Konsep negara demokrasi pada dasarnya menjamin kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik pemerintah atau kepala negara secara wajar dan bertanggung jawab, asal tidak melanggar hukum dan tidak merusak citra negara atau martabat institusi pemerintah hal ini sesuai dengan UUD pasal 28 Tahun 1945. Sementara bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
