IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BATAM
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Author
SITORUS, YENI LISA
Suryadi, Suryadi
Arjuna, Hendra
Suryadi, Suryadi
Arjuna, Hendra
Subject
340 Law/Ilmu Hukum
Datestamp
2025-02-11 03:20:29
Abstract :
Tanah adalah objek yang paling rentan terhadap sengketa, baik antara individu maupun antara individu dan badan hukum. Sengketa tanah yang masih ada hingga kini di Kota Batam adalah sengketa mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah. Regulasi hukum mengenai penguasaan atau pemberian hak atas tanah perlu dioptimalkan untuk menjamin perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Batam dan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam kepada pemegang hak atas tanah dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan salah satu pihak yang mengalami sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Batam meliputi tidak adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, kerugian ekonomi, pengaruh terhadap status hukum tanah, dampak sosial dan potensi konflik sosial. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam kepada pemegang hak atas tanah meliputi perlindungan hukum secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif yang dilakukan oleh BPN Kota Batam yaitu melakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman hukum untuk meminimalisir sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah. Bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh BPN Kota Batam adalah dengan melakukan pembatalan sertifikat terhadap salah satu pemegang hak atas tanah berdasarkan dari putusan pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Edukasi tentang prosedur hukum yang benar dalam pengalihan atau pembagian hak atas tanah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah ketidaktahuan yang bisa memicu sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah yang lebih efektif di masa depan.
Tanah adalah objek yang paling rentan terhadap sengketa, baik antara individu maupun antara individu dan badan hukum. Sengketa tanah yang masih ada hingga kini di Kota Batam adalah sengketa mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah. Regulasi hukum mengenai penguasaan atau pemberian hak atas tanah perlu dioptimalkan untuk menjamin perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat yang ditimbulkan dari sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Batam dan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam kepada pemegang hak atas tanah dalam menyelesaikan sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan salah satu pihak yang mengalami sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah, serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Batam meliputi tidak adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah, kerugian ekonomi, pengaruh terhadap status hukum tanah, dampak sosial dan potensi konflik sosial. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam kepada pemegang hak atas tanah meliputi perlindungan hukum secara preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif yang dilakukan oleh BPN Kota Batam yaitu melakukan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman hukum untuk meminimalisir sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah. Bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh BPN Kota Batam adalah dengan melakukan pembatalan sertifikat terhadap salah satu pemegang hak atas tanah berdasarkan dari putusan pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Edukasi tentang prosedur hukum yang benar dalam pengalihan atau pembagian hak atas tanah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mencegah ketidaktahuan yang bisa memicu sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah yang lebih efektif di masa depan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
