KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA DI BAWAH KEPEMIMPINAN BUPATI RADEN MOHAMAD NUR ATMADIBRATA TAHUN 19501958
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
MEGANTARA, THOMAS
Subject
L Education (General)
Datestamp
2022-11-09 02:04:45
Abstract :
ABSTRAK THOMAS MEGANTARA, 2022. KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA DI BAWAH KEPEMIMPINAN BUPATI RADEN MOHAMAD NUR ATMADIBRATA TAHUN 1950-1958. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Penelitian ini akan berusaha menyelidiki secara mendalam terkait kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata antara tahun 1950 hingga 1958. Latar belakang penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa pemerintahan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata sebagai pemerintahan Majalengka pertama pasca revolusi, sehingga masih dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut terjadi karena beberapa peristiwa penting seperti adanya gerakan DI/TII, pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955 dan Pilkada 1957, pembubaran Negara Pasundan, bencana alam, dan belum memadainya saranaprasarana. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu (1) kebijakan Raden Mohamad Nur Atmadibrata di bidang sosial melaksanakan program pembebasan lahan perusahaan asing, kebersihan kota, wajib belajar 6 tahun, pemberantasan buta huruf, penyediaan pemukiman masyarakat, program koperasi, penanganan anak yatim, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang semuanya dapat mengatasi krisis yang terjadi pada waktu itu. (2) Sedangkan kondisi politik yang terjadi pada waktu itu masih darurat terhadap Gerakan pemisahan dari NKRI seperti adanya Negara Pasundan dan gerombolan DI/TII yang mengancam keamanan. Munculnya partai-partai politik nasional maupun kedaerahan dalam Pemilu 1955 dan 1957. (3) Terdapat pengaruh berkesinambungan pada periode bupati berikutnya yaitu melanjutkan dan menyelesaikan persoalan yang belum tuntas seperti pembangunan infrastruktur yang belum diperhatikan, peningkatan pelayanan masyarakat, penumpasan DI/TII dan PKI. Kata Kunci: Sosial, Politik, Kabupaten Majalengka, Raden Mohamad Nur Atmadibrata
ABSTRAK THOMAS MEGANTARA, 2022. KONDISI SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN MAJALENGKA DI BAWAH KEPEMIMPINAN BUPATI RADEN MOHAMAD NUR ATMADIBRATA TAHUN 1950-1958. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Penelitian ini akan berusaha menyelidiki secara mendalam terkait kondisi sosial dan politik Kabupaten Majalengka pada masa kepemimpinan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata antara tahun 1950 hingga 1958. Latar belakang penelitian ini yaitu mengenai bagaimana kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa pemerintahan bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata sebagai pemerintahan Majalengka pertama pasca revolusi, sehingga masih dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut terjadi karena beberapa peristiwa penting seperti adanya gerakan DI/TII, pelaksanaan Pemilu pertama tahun 1955 dan Pilkada 1957, pembubaran Negara Pasundan, bencana alam, dan belum memadainya saranaprasarana. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengambilan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu (1) kebijakan Raden Mohamad Nur Atmadibrata di bidang sosial melaksanakan program pembebasan lahan perusahaan asing, kebersihan kota, wajib belajar 6 tahun, pemberantasan buta huruf, penyediaan pemukiman masyarakat, program koperasi, penanganan anak yatim, dan peningkatan kesejahteraan sosial yang semuanya dapat mengatasi krisis yang terjadi pada waktu itu. (2) Sedangkan kondisi politik yang terjadi pada waktu itu masih darurat terhadap Gerakan pemisahan dari NKRI seperti adanya Negara Pasundan dan gerombolan DI/TII yang mengancam keamanan. Munculnya partai-partai politik nasional maupun kedaerahan dalam Pemilu 1955 dan 1957. (3) Terdapat pengaruh berkesinambungan pada periode bupati berikutnya yaitu melanjutkan dan menyelesaikan persoalan yang belum tuntas seperti pembangunan infrastruktur yang belum diperhatikan, peningkatan pelayanan masyarakat, penumpasan DI/TII dan PKI. Kata Kunci: Sosial, Politik, Kabupaten Majalengka, Raden Mohamad Nur Atmadibrata
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
