NEGARA DAN KETIDAKADILAN GENDER
(Studi Kasus Perempuan Pekerja Informal di Kota Tasikmalaya)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
Asyifa, Annisa
Subject
J General legislative and executive papers
Datestamp
2022-11-16 00:31:04
Abstract :
ABSTRAK Sektor informal merupakan sektor yang tidak dipantau dan tidak terdaftar dalam statistik negara. Sektor informal saat ini masih menjadi pilihan pekerja perempuan karena keterbatasan beberapa hal seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan. Sektor informal rawan mengalami ketimpangan gender yang merugikan perempuan karena terdapat ketidakjelasan aturan dan regulasi kerja, sistem pengupahan yang tidak sepadan, dan tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara terhadap keadilan perlindungan pekerja informal perempuan berbasis gender di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan metode snowball sampling. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Hal yang diatur diantaranya perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Walaupun demikian, negara belum berperan sepenuhnya terhadap pekerja informal perempuan di Kota Tasikmalaya. Belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja, pengaturan dan perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal. Sampai saat ini belum ada solusi yang sistematis dan adil dalam menangani persoalan di sektor informal. Adanya disfungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang menaungi masalah ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya kepedulian dari pihak pemerintah dalam upaya penegakkan perlindungan, pembinaan dan sosialisasi pekerja di sektor informal. Disfungsi yang terjadi memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan hak pekerja perempuan di sektor informal di Kota Tasikmalaya masih menjadi sebatas kata-kata mati karena adanya keterbatasan regulasi. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Sektor Informal, Negara
ABSTRAK Sektor informal merupakan sektor yang tidak dipantau dan tidak terdaftar dalam statistik negara. Sektor informal saat ini masih menjadi pilihan pekerja perempuan karena keterbatasan beberapa hal seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan. Sektor informal rawan mengalami ketimpangan gender yang merugikan perempuan karena terdapat ketidakjelasan aturan dan regulasi kerja, sistem pengupahan yang tidak sepadan, dan tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran negara terhadap keadilan perlindungan pekerja informal perempuan berbasis gender di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan dengan metode snowball sampling. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Hal yang diatur diantaranya perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Walaupun demikian, negara belum berperan sepenuhnya terhadap pekerja informal perempuan di Kota Tasikmalaya. Belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur hak-hak pekerja, pengaturan dan perlindungan ketenagakerjaan di sektor informal. Sampai saat ini belum ada solusi yang sistematis dan adil dalam menangani persoalan di sektor informal. Adanya disfungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang menaungi masalah ketenagakerjaan dikarenakan kurangnya kepedulian dari pihak pemerintah dalam upaya penegakkan perlindungan, pembinaan dan sosialisasi pekerja di sektor informal. Disfungsi yang terjadi memperlihatkan kegagalan negara dalam melindungi warga negara tanpa diskriminasi. Perlindungan hak pekerja perempuan di sektor informal di Kota Tasikmalaya masih menjadi sebatas kata-kata mati karena adanya keterbatasan regulasi. Kata Kunci: Pekerja Perempuan, Sektor Informal, Negara
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
