PENERAPAN KEBIJAKAN PPKM DARURAT
TERHADAP USAHA PKL DI KOTA TASIKMALAYA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
AHYAMULYA, TIRA
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2023-01-03 08:16:45
Abstract :
ABSTRAK Pandemi Covid-19 membuat kelumpuhan di setiap aspek kehidupan, sehingga membuat kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Sebagai langkah dalam melakukan pengendalian penyebaran virus covid-19, kebijakan PPKM diberlakukan di Indonesia. Akibat dari munculnya gelombang kedua penyebaran virus covid-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan ini secara garis besar tidak melumpuhkan kegiatan masyarakat tetapi lebih mengarah kepada pembatasan kegiatan, namun memiliki sandungan didalamnya. Usaha PKL yang menggantungkan pekerjaannya dari keramaian yang sedang dibatasi membuat adanya penurunan pendapatan. Pembatasan jam operasional hingga bantuan yang terkendala menjadi hambatan lainnya. Penelitian ini mempergunakan teori implementasi kebijakan dari model yang dibuat oleh Merilee S. Grindle untuk menjelaskan dan menjawab mengenai penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya. Model ini menekankan pada isi dan lingkungan kebijakan sebagai faktor keberhasilan implementasi. Metode kualitatif analisa deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi dan penggunaan pendekatan institusional lama sebagai pendekatan ilmu politik. Data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap informan terpilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Sedangkan data sekunder didapat dari meninjau buku, jurnal, serta artikel terkait. Penerapan Kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya berlangsung sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle. Sumber daya, pemanfaatan, hingga lingkungan yang terlibat berjalan sesuai hal yang menjadi tujuan. Berbanding terbalik dengan pencapai dari penerapan kebijakan PPKM Darurat, program bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha justru tidak berjalan lancar. Beberapa PKL mengaku tidak mendapat bantuan pada tahun 2021. Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag mengklaim bahwa terjadinya gagal verifikasi di pusat. Kata kunci: Kebijakan PPKM Darurat, Pedagang Kaki Lima, Bantuan
ABSTRAK Pandemi Covid-19 membuat kelumpuhan di setiap aspek kehidupan, sehingga membuat kegiatan masyarakat menjadi terganggu. Sebagai langkah dalam melakukan pengendalian penyebaran virus covid-19, kebijakan PPKM diberlakukan di Indonesia. Akibat dari munculnya gelombang kedua penyebaran virus covid-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat. Kebijakan ini secara garis besar tidak melumpuhkan kegiatan masyarakat tetapi lebih mengarah kepada pembatasan kegiatan, namun memiliki sandungan didalamnya. Usaha PKL yang menggantungkan pekerjaannya dari keramaian yang sedang dibatasi membuat adanya penurunan pendapatan. Pembatasan jam operasional hingga bantuan yang terkendala menjadi hambatan lainnya. Penelitian ini mempergunakan teori implementasi kebijakan dari model yang dibuat oleh Merilee S. Grindle untuk menjelaskan dan menjawab mengenai penerapan kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya. Model ini menekankan pada isi dan lingkungan kebijakan sebagai faktor keberhasilan implementasi. Metode kualitatif analisa deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan fenomenologi dan penggunaan pendekatan institusional lama sebagai pendekatan ilmu politik. Data primer yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap informan terpilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Sedangkan data sekunder didapat dari meninjau buku, jurnal, serta artikel terkait. Penerapan Kebijakan PPKM Darurat terhadap usaha PKL di Kota Tasikmalaya berlangsung sesuai dengan model implementasi kebijakan Grindle. Sumber daya, pemanfaatan, hingga lingkungan yang terlibat berjalan sesuai hal yang menjadi tujuan. Berbanding terbalik dengan pencapai dari penerapan kebijakan PPKM Darurat, program bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha justru tidak berjalan lancar. Beberapa PKL mengaku tidak mendapat bantuan pada tahun 2021. Dinas Koperasi, UMKM, dan Indag mengklaim bahwa terjadinya gagal verifikasi di pusat. Kata kunci: Kebijakan PPKM Darurat, Pedagang Kaki Lima, Bantuan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
