LEGALISASI PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA
PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
KARTINI, CINTHIA
Subject
LA History of education
Datestamp
2023-02-15 07:20:56
Abstract :
ABSTRAK Cinthia Kartini (2023). LEGALISASI PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang legalisasi perjudian di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977, mengetahui peranan Ali Sadikin dalam kebijakan legalisasi perjudian di Jakarta tahun 1966-1977, serta mengetahui tentang dampak dari legalisasi perjudian pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977.Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode sejarah. Teknik penulisan data yaitu dengan teknik studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menginterpretasi data yang diperoleh dan data yang didapatkan kemudian dituangkan menjadi kisah sejarah.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan legalisasi perjudian di Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977 memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merubah sistem tatanan Kota Jakarta kearah yang lebih baik. Banyaknya pembangunan sarana prasarana kota diharapkan masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan dan merasakan fasilitas publik. Melalui kebijakan ekonomi yang dicanangkan perekonomian pemerintah DKI Jakarta mengalami kemajuan dan peningkatan yang signifikan.Kesimpulan yang dapat diambil adalah legalisasi perjudian dilatarbelakangi oleh kurangnya APBD Jakarta tahun 1966 yang saat itu memiliki RP. 66.000.000,- dan maraknya perjudian illegal di Jakarta. Keresahan Ali Sadikin mendorong dirinya untuk mengambil tindakan untuk mentertibkan judi serta memungut pajak untuk peningkatan jumlah APBD. Hasil dari pajak tersebut nantinya akan dimasukan kedalam APBD dan digunakan untuk membangun sarana prasarana Kota Jakarta. Kata Kunci : Legalisasi, Perjudian, Ali Sadikin
ABSTRAK Cinthia Kartini (2023). LEGALISASI PERJUDIAN DI JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN GUBERNUR ALI SADIKIN TAHUN 1966-1977, Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai latar belakang legalisasi perjudian di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977, mengetahui peranan Ali Sadikin dalam kebijakan legalisasi perjudian di Jakarta tahun 1966-1977, serta mengetahui tentang dampak dari legalisasi perjudian pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977.Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode sejarah. Teknik penulisan data yaitu dengan teknik studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menginterpretasi data yang diperoleh dan data yang didapatkan kemudian dituangkan menjadi kisah sejarah.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan legalisasi perjudian di Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977 memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut dapat merubah sistem tatanan Kota Jakarta kearah yang lebih baik. Banyaknya pembangunan sarana prasarana kota diharapkan masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan dan merasakan fasilitas publik. Melalui kebijakan ekonomi yang dicanangkan perekonomian pemerintah DKI Jakarta mengalami kemajuan dan peningkatan yang signifikan.Kesimpulan yang dapat diambil adalah legalisasi perjudian dilatarbelakangi oleh kurangnya APBD Jakarta tahun 1966 yang saat itu memiliki RP. 66.000.000,- dan maraknya perjudian illegal di Jakarta. Keresahan Ali Sadikin mendorong dirinya untuk mengambil tindakan untuk mentertibkan judi serta memungut pajak untuk peningkatan jumlah APBD. Hasil dari pajak tersebut nantinya akan dimasukan kedalam APBD dan digunakan untuk membangun sarana prasarana Kota Jakarta. Kata Kunci : Legalisasi, Perjudian, Ali Sadikin
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
