PERAN DAN FUNGSI REPRESENTASI DPRD DKI
JAKARTA DALAM PENGUSULAN HAK INTERPELASI
(Studi Kasus Pengusulan Hak Interpelasi Formula E oleh
Fraksi PDIP dan PSI)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
ANGGITA, MEI
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2023-02-16 01:47:56
Abstract :
ABSTRAK DPRD Provinsi DKI Jakarta khususnya fraksi PDIP dan PSI dengan kompak meminta pengusulan penggunaan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E. berbagai alasan diutarakan seperti tempat penyelenggaraan yang belum pasti, pembangunan sirkuit yang belum rampung saat waktu pelaksanaan sudah dekat, hingga masalah utama yaitu meminta transparansi anggaran. Sayangnya alasan-alasan tersebut tidak membuat pengusulan interpelasi menjadi berhasil terlaksana karena tujuh dari sembilan fraksi lainnya menolak adanya interpelasi di meja paripurna. Melihat polemik antara kedua fraksi kontra dengan ketujuh fraksi pro dapat dikatakan bahwa keduanya sama-sama alot dalam pengusulan hak interpelasi terkait Formula E. Hal ini terjadi karena masing-masing anggota DPRD sedang berperan sebagai wakil dari masyarakat yang diwakilinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut; (1) mengapa Fraksi PDIP dan PSI mengusulkan penggunaan Hak Interpelasi terkait Formula E?, dan (2) bagaimana peran dan fungsi representasi dari Fraksi PDIP dan PSI mengenai pengusulan hak interpelasi terkait Formula E? Teori yang digunakan adalah teori representasi Hanna F. Pitkin. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, dimana teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, catatan lapangan, dan pengumpulan data dokumen. Nantinya sumber-sumber tersebut akan divalidasi sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bentuk kesimpulan. Temuan dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian dengan realita yang terjadi oleh kedua fraksi dalam konteks pengusulan hak interpelasi terkait Formula E, Fraksi PDIP dan PSI telah melakukan fungsinya sebagai wakil yang mewakili peran sebagai sosok yang mewakili aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakilinya. Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa perjuangan kepentingan yang dimaksud tidak semata-mata mewakili masyarakat saja, namun juga tertampung kepentingan partai dan juga komisi didalamnya. Namun pada kasus Formula E, semua yang direpresentasikan saling berkaitan dan tidak bersinggungan. Hal tersebut juga mencerminkan wujud demokrasi yang berkembang di negara Indonesia. Kata kunci: Representasi, Hak Interpelasi, Formula E
ABSTRAK DPRD Provinsi DKI Jakarta khususnya fraksi PDIP dan PSI dengan kompak meminta pengusulan penggunaan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E. berbagai alasan diutarakan seperti tempat penyelenggaraan yang belum pasti, pembangunan sirkuit yang belum rampung saat waktu pelaksanaan sudah dekat, hingga masalah utama yaitu meminta transparansi anggaran. Sayangnya alasan-alasan tersebut tidak membuat pengusulan interpelasi menjadi berhasil terlaksana karena tujuh dari sembilan fraksi lainnya menolak adanya interpelasi di meja paripurna. Melihat polemik antara kedua fraksi kontra dengan ketujuh fraksi pro dapat dikatakan bahwa keduanya sama-sama alot dalam pengusulan hak interpelasi terkait Formula E. Hal ini terjadi karena masing-masing anggota DPRD sedang berperan sebagai wakil dari masyarakat yang diwakilinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut; (1) mengapa Fraksi PDIP dan PSI mengusulkan penggunaan Hak Interpelasi terkait Formula E?, dan (2) bagaimana peran dan fungsi representasi dari Fraksi PDIP dan PSI mengenai pengusulan hak interpelasi terkait Formula E? Teori yang digunakan adalah teori representasi Hanna F. Pitkin. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, dimana teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, catatan lapangan, dan pengumpulan data dokumen. Nantinya sumber-sumber tersebut akan divalidasi sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam bentuk kesimpulan. Temuan dari penelitian ini adalah adanya kesesuaian dengan realita yang terjadi oleh kedua fraksi dalam konteks pengusulan hak interpelasi terkait Formula E, Fraksi PDIP dan PSI telah melakukan fungsinya sebagai wakil yang mewakili peran sebagai sosok yang mewakili aspirasi dan kepentingan pihak yang diwakilinya. Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa perjuangan kepentingan yang dimaksud tidak semata-mata mewakili masyarakat saja, namun juga tertampung kepentingan partai dan juga komisi didalamnya. Namun pada kasus Formula E, semua yang direpresentasikan saling berkaitan dan tidak bersinggungan. Hal tersebut juga mencerminkan wujud demokrasi yang berkembang di negara Indonesia. Kata kunci: Representasi, Hak Interpelasi, Formula E
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
