Abstract :
ABSTRAK
Penelitian ini Membahas tentang ?Implementasi Perda No 18 tahun 2017 tentang
kebersihan, keindahan dan Ketertiban pedagang kaki lima di Kota Garut. Pertumbuhan sektor
informal seperti pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat
dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori
implementasi kebijakan yang ini menggunakan teori milik Merilee S. Grindle tentang analisis
konten dan konteks implementasi kebijakan publik. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan menggunakan metode studi kasus.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima pada
daerah Garut Jl Siliwangi , belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik. Meskipun
belum maksimal karena variabel yang menjadi tolak ukur variabel yang belum terpenuhi
secara maksimal yaitu karakteristik badan pelaksana bahwa ada sikap penolakan dari para
Pedagang kaki lima yang tidak mau dilakukannya kebijakan Penataan serta pengelolaan yang
telah diatur oleh pemerintah kota Garut , dan tidak berhasilnya suatu kinerja kebijakan dalam
melakukan Pengelolaan dan Penataan kepada para Pedagang kaki lima.
Hasil pada penelitian ini adalah perda yang sudah dibuat oleh pemerintah belum
terlaksanakan secara efektif, hanya berjalan sekitar 60% karena ada beberapa hambatan
dimasyarakat. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan seperti yang
dikemukakan oleh Grindle, dapat dilihat kedua aspek yang diperlukan untuk mendukung
keberhasilan suatu kebijakan, yakni konten (isi) kebijakan dan kontek (lingkungan)
implementasi kebijakan, yang masih belum mendukung selama pelaksanaan penataan PKL
yang dijalankan. Pada aspek kontens kebijakan, terlihat isi kebijakan pembinaan PKL yang
masih belum memihak pada kepentingan para PKL selaku kelompok sasaran dari kebijakan.
Pada kontek lingkungan dalam pelaksanaan pembinaan PKL terkait dengan kekuasaan,
kepentingan, dan strategi para aktor, terlihat adanya kekuasaan yang sangat dominan kepada
pemerintah.
Kata Kunci : implementasi kebijakan ; penataan ; pedagang kaki lima