FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2022
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
Fauzi, Rizal Rizky
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2023-03-01 03:29:26
Abstract :
ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan formulasi dari pembentukan suatu kebijakan, dengan dibuatnya Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah yang dibuat pada tahun 2022 ini merupakan sebuah turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 dan juga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 pada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang regulasinya sudah ada lebih dulu terkait pondok pesantren. Dibuatnya peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kembali eksistensi pesantren di Kota Tasikmalaya yang memiliki predikat menjadi salah satu kota santri, dan merupakan Kota di Priangan Timur yang di dalamnya terdapat banyak pesantren. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, formulasi kebijakan, serta konsep peraturan daerah dan pesantren, penelitian ini menjelaskan terkait perumusan dari peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Tasikmalaya Tahun 2022. Menggunakan metode triangulasi yang meneliti dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan teori Huberman dan Miles dalam analisis data yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan juga kesimpulan/verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi atau perumusan sebuah kebijakan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Tasikmalaya tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Tasikmalaya ini telah melalui 4 (empat) tahap formulasi kebijakan yaitu Perumusan Permasalahan Kebijakan, Penyusunan Matriks Pemerintah, Perumusan Usulan Kebijakan, dan Pengesahan Kebijakan. Hasil Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini berisi terkait pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi pesantren, dan fasilitasi pesantren. Akan tetapi kebijakan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini belum relevan dengan kondisi sosial di Kota Tasikmalaya dan belum bisa memecahkan permasalahan publik secara umum, seperti kemiskinan. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Peraturan Daerah
ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan formulasi dari pembentukan suatu kebijakan, dengan dibuatnya Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Tasikmalaya. Peraturan Daerah yang dibuat pada tahun 2022 ini merupakan sebuah turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 dan juga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 pada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang regulasinya sudah ada lebih dulu terkait pondok pesantren. Dibuatnya peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kembali eksistensi pesantren di Kota Tasikmalaya yang memiliki predikat menjadi salah satu kota santri, dan merupakan Kota di Priangan Timur yang di dalamnya terdapat banyak pesantren. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, formulasi kebijakan, serta konsep peraturan daerah dan pesantren, penelitian ini menjelaskan terkait perumusan dari peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kota Tasikmalaya Tahun 2022. Menggunakan metode triangulasi yang meneliti dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan teori Huberman dan Miles dalam analisis data yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan juga kesimpulan/verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana formulasi atau perumusan sebuah kebijakan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Tasikmalaya tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Tasikmalaya ini telah melalui 4 (empat) tahap formulasi kebijakan yaitu Perumusan Permasalahan Kebijakan, Penyusunan Matriks Pemerintah, Perumusan Usulan Kebijakan, dan Pengesahan Kebijakan. Hasil Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini berisi terkait pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi pesantren, dan fasilitasi pesantren. Akan tetapi kebijakan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren ini belum relevan dengan kondisi sosial di Kota Tasikmalaya dan belum bisa memecahkan permasalahan publik secara umum, seperti kemiskinan. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, Peraturan Daerah
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
