ANALISIS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta vs Pemerintah Pusat)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Siliwangi
Author
PUTERI, AMARTYA SALSABILA
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2023-03-06 06:53:28
Abstract :
ABSTRAK Sejak masuknya virus Covid-19 di Indonesia membuat Pemerintah harus segera ambil langkah agar tidak semakin menyebar. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan kinerja yang maksimal dalam menangani wabah ini. Pembentukan Satgas Percepatan Covid-19 untuk mengoordinasi antara pusat dan daerah serta membangun sinergi sehingga semua di bawah komando gugus tugas. Merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, baik Pemerintah Pusat atau Daerah dapat membuat suatu kebijakan yang berpedoman pada landasan hukum tersebut. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang semestinya daerah mampu melaksanakan pelayanan secara baik untuk menangani Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengedepankan penggalian informasi menggunakan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu desentralisasi, sebagai penyerahan otoritas kewenangan, dan fungsi pemerintahan untuk menganalisis hubungan pusat dan daerah pada topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka untuk kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari penelitian ini bahwa untuk melakukan koordinasi penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 serta Gubernur DKI Jakarta yang berlandaskan pada hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain pada undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah dijelaskan bagaimana alur koordinasi untuk menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah yang memang sudah memenuhi kriteria melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena ditetapkan sebagai bencana nasional maka semua keputusan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan yang memberikan keputusan. Kata Kunci: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Desentralisasi, Kebijakan
ABSTRAK Sejak masuknya virus Covid-19 di Indonesia membuat Pemerintah harus segera ambil langkah agar tidak semakin menyebar. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan kinerja yang maksimal dalam menangani wabah ini. Pembentukan Satgas Percepatan Covid-19 untuk mengoordinasi antara pusat dan daerah serta membangun sinergi sehingga semua di bawah komando gugus tugas. Merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, baik Pemerintah Pusat atau Daerah dapat membuat suatu kebijakan yang berpedoman pada landasan hukum tersebut. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah saat ini yang semestinya daerah mampu melaksanakan pelayanan secara baik untuk menangani Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengedepankan penggalian informasi menggunakan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan yaitu desentralisasi, sebagai penyerahan otoritas kewenangan, dan fungsi pemerintahan untuk menganalisis hubungan pusat dan daerah pada topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka untuk kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari penelitian ini bahwa untuk melakukan koordinasi penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 serta Gubernur DKI Jakarta yang berlandaskan pada hukum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain pada undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah dijelaskan bagaimana alur koordinasi untuk menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah yang memang sudah memenuhi kriteria melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena ditetapkan sebagai bencana nasional maka semua keputusan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah Kementerian Kesehatan yang memberikan keputusan. Kata Kunci: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Desentralisasi, Kebijakan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
